Beranda SOSMAS Warga NTB Jangan Mau Jadi PMI Non Prosedural

Warga NTB Jangan Mau Jadi PMI Non Prosedural

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Bekerja di luar negeri mungkin menjadi impian banyak orang. Penyebabnya juga beragam, tapi yang terbanyak adalah jumlah gaji yang lebih tinggi dari pada ketika bekerja di dalam negeri.

Namun menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) haruslah melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Jika tidak, akan ada banyak kerugian bahkan bahaya yang mengancam selama mereka bekerja di sana.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Nakertrans NTB, Agus Patria menghimbau warga atau calon PMI/TKI asal NTB agar menggunakan jalur prosedural atau jalur resmi. “Jangan nekat dan jangan mau jadi PMI non prosedural,” ujarnya kepada media ini, Senin 13 Januari 2020 di Mataram.

Menggunakan jalur non prosedural menurutnya sangat rentan akan bahaya atau resiko dikemudian harinya bagi PMI itu sendiri. Khusus di NTB sendiri, Disnakertrans kata Agus, telah bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Berita Terkait:  Pelamar CPNS Diminta Perhatikan Kelengkapan dan Persyaratan¬†¬†

Karena di NTB sendiri PMI non prosedural cukup banyak. “Banyak (PMI yang menggunakan jalur non prosedural). Justru itu kita bekerjasama dengan pihak Polda, kita harapkan juga masyarakat aktif membantu melaporkan jika ada calon PMI yang diberangkatkan tidak melalui jalur resmi sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan bagi para pelaku,” tutur Agus.

Terkait ketegangan yang terjadi di Timur Tengah (Pasca Konflik Iran dan Amerika Serikat), Agus Patria juga meminta PMI NTB yang ada disana agar segera kembali.

Kalaupun ada PMI asal NTB bekerja di Timur Tengah, pihaknya baru mengetahui saat mereka sudah kembali ke daerah asal. Sementara, untuk mengetahui mereka ada di Timur Tengah, pihaknya kesulitan mendeteksi keberadaan mereka.

Berita Terkait:  Restorasi Sungai Teloke dan Lamper Tuntas

“Jangankan kita, kedutaan besar kita di Timur Tengah sangat sulit mengetahui keberadaan mereka disana. Biasanya mereka baru ketahuan itu kalau sudah kembali ke NTB,” ungkapnya.

Menurut dia paska konflik Iran dan Amerika Serikat memanas, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Tenga Kerja dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini untuk memastikan apakah ada warga NTB yang bekerja di Timur Tengah.

“Kalau informasi PMI kita ada di Timur Tengah itu selalu ada. Cuman berapa jumlahnya kita tidak tahu. Karena ya itu tadi, kita kesulitan mendeteksi keberadaan mereka disana,” kata Agus lagi.

Berita Terkait:  Kurang dari Sebulan, NTB Care Terima 38 Aduan Warga

Menurut Agus, pemerintah Indonesia sendiri memberlakukan moratorium PMI ke Timur Tengah. Karena itu, kalaupun ada PMI asal NTB yang bekerja di Timur Tengah sudah pasti mereka tidak berangkat melalui jalur resmi atau ilegal.

“Karena ini ilegal, kita meminta kepolisian turun tangan. Karena ini bisa dikatakan tindakan pidana,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut Agus Patria, aparat penegak hukum pun tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada TKI atau perusahaan pengerah tenaga kerja yang memberangkatkan TKI ke Timur Tengah.

“Jadi memang perlu ada kerjasama atau kolaborasi bersama termasuk masyarakat dan pihak keluarga untuk melapor kalau ada yang berangkat bekerja secara non prosedural,” demikian Agus Patria. (red)¬†