Beranda SOSMAS SKT 43 ORMAS di Sumbawa Belum Diterbitkan

SKT 43 ORMAS di Sumbawa Belum Diterbitkan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Hingga saat ini terdapat 472 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut 43 diantaranya belum diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

“Totalnya ada 472 Ormas. Yang sudah terdaftar sebanyak 429 dan yang belum terbit SKT sebanyak 43,” kata Kepala Bakesbangpoldagri setempat, Drs. Irawan Subekti kepada wartawan Selasa (9/7).

Dijelaskannya, dalam penerbitan SKT ini bukan lagi menjadi kewenangan pihaknya di kabupaten.

Tetapi sudah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berita Terkait:  Serap Aspirasi Penyiaran, KPID NTB Kunjungi Pemda KLU

Hal ini menyusul adanya perubahan  peraturan undang-undang Nomor 17 tahun 2013 yang diganti dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2017.

Kemudian Permendagri Nomor 33 yang diganti dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017.

“Dulunya SKT bisa dikeluarkan di sini. Sekarang dengan adanya perubahan aturan dan undang-undang itu sudah menjadi kewenangan Kemendagri. Jadi berkaitan dengan penerbitan SKT yang dulunya wewenang dari kabupaten/kota sudah ditarik ke Kemendagri,” imbuhnya.

Sekarang ini, kata Subekti, pihaknya di Kebangpoldagri hanya memfasilitasi dan merekomendasi.

Berita Terkait:  Soal DPK, KPPS Diminta Ingatkan Masyarakat Tata Cara Pemungutan Suara di TPS

Setelah dilakukan pendaftaran, pihaknya kemudian mengumpulkan bahan yang ada untuk disampaikan ke Kemendagri.

“Kami tidak bisa maunya SKT cepat, karena proses di sana harus jelas. Cuma kami begitu terdaftar, hanya mengeluarkan rekomendasi saja bahwa mereka sudah mendaftar. Ijinnya itu langsung dari sana dengan adanya aturan baru itu,” jelasnya.

Dengan adanya undang-undang yang baru ini, ormas yang sudah mengantongi SKT berkewajiban melaporkan kegiatannya dua kali dalam setahun. Inilah yang perlu dilakukan sosialisasi kedepannya.

Berita Terkait:  Satgas TMMD Tekasire Tuntaskan Bangun Jembatan

“Saya kira dengan terbitnya aturan baru, nanti mungkin kita undang ketua ormas. Kita berikan pemahaman sekaligus ultimatum. Misalnya laporannya, atau masa  tenggang mau habis,” pungkasnya. (NM3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here