Beranda SOSMAS Sekda KLU Buka Lokakarya Kependudukan untuk Kualitas Pelayanan Publik

Sekda KLU Buka Lokakarya Kependudukan untuk Kualitas Pelayanan Publik

BERBAGI
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara H. Suardi.

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA – Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Dukcapil bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat & Pelayanan Untuk Kesejateraan (KOMPAK).

Salah satu program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia melaksanakan Lokakarya Peluang Pemanfaatan Kualitas Pelayanan publik yang secara resmi di buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara H. Suardi, di Aula Kantor Bupati setempat.

Adapun dalam lokakarya itu juga menghadirkan narasumber H. Sisruwadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diikuti oleh Operator SID Desa, serta Operator OPD se-KLU.

Sekretaris Daerah KLU H. Suardi, menyampaikan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu diwujudkan dengan semangat melayani.

Berita Terkait:  DLH Upayakan Anggaran Pelayanan Persampahan Terpenuhi

“Berbicara penduduk tentu banyak hal yang mesti kita layani. Salah satunya dalam memberikan pelayanan terbaik. Tugas kita sebagai abdi masyarakat. Untuk memikirkan, merencanakan dan melayani kebutuhan penduduk. Kita harus melakukan perencanaan yang baik. Data kependudukan merupakan rujukan untuk semua program kegiatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kadis Dukcapil KLU menyatakan lokakarya ini untuk memacu komitmen kepada masyarakat. Lantaran setiap merencanakan program,  penganggaran suatu kegiatan memerlukan data kependudukan yang akurat.

Lokakarya ini lanjutnya, untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kerja sama yang sudah dilaksanakan.

Berita Terkait:  Gubernur NTB : Anak Muda Aktor Penting Membangun Daerah

Karena Dukcapil selaku instansi pelaksana yang melakukan kerja sama dengan OPD itu harus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perjanjian yang telah dilaksanakan. Sesuai aturan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, memaparkan pentingnya  kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik berdasarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang Undang nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Mendagri nomor 61 tahun 2015.

Adapun pihak Frontline Service Coordinator KOMPAK Nusa Tenggara Barat Susana Dewi pada jeda kegiatan lokakarya menyampaikan perlunya sinkronisasi data mutakhir kependudukan sebagai pembanding bagi OPD yang membutuhkan untuk program kegiatan.

Berita Terkait:  Bang Zul : Indah Jika Semuanya Sholat Subuh Berjamaah, Tapi Bukan Pencitraan!

Dicontohkannya, di KLU sekarang ada program bantuan untuk lansia, untuk memastikan penerima manfaat maka harus dilihat dulu data kependudukannya.

Dari data ini Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan desa sehingga program yang dibuat oleh Dinsos disesuaikan dengan penerima manfaat dari program kegiatan. “Kalau kemudian ditemukan ada penerima yang belum memiliki KTP, maka bisa dibuatkan,” demikian. (NM2)