Beranda SOSMAS Pelibatan Masyarakat Tangani Masalah Sosial Diutamakan Dalam Penggunaan Dana Kelurahan

Pelibatan Masyarakat Tangani Masalah Sosial Diutamakan Dalam Penggunaan Dana Kelurahan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Delapan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah menerima saluran dana kelurahan sejak tahun 2019. Dalam penggunaan dana tersebut, ditekankan agar lebih mengutamakan pelibatan masyarakat  terutama dalam konsep swakelola.

“Mengutamakan pelibatan masyarakat terutama dalam konsep swakelola. Jadi penekanannya lebih banyak ke pemanfaatan sumber daya atau warga masyarakat yang ada di kelurahan untuk menangani masalah-masalah sosial. Termasuk pendidikan, kesehatan, penyehatan lingkungan, termasuk pemberdayaan pemuda,” kata Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, S.STP., M.AP kepada wartawan, Kamis (9/1).

Dijelaskannya, upaya ini juga sinkron dengan telah terbentuknya Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dimutandiskan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Berita Terkait:  Pojok NTB dan Warga Tionghoa Salurkan Sembako untuk Petugas Medis

“Jadi senada atau seirama antara pola pembangunan desa dengan yang ada di kelurahan. Bahwa inti sarinya adalah pemberdayaan masyarakat. Penggunaan sebesar-besarnya modal sosial masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Dalam penggunaan dana kelurahan tahun 2020, penanganan sampah dan dampak mitigasi bencana menjadi priotitas. Apalagi tema dari HUT Sumbawa tahun 2020 yakni Sumbawa yang bersih. Posyandu juga harus dihidupkan, kemudian Karang Taruna dan juga kelompok baca jika ada di kelurahan. Disamping juga diselesaikan permasalahan penyehatan lingkungan, drainase lingkungan yang mampet, sedimentasi dan lainnya. Sedangkan evaluasi terhadap dana kelurahan 2019, dilihatnya perkembangan kemajuan fisik cukup bagus.

Kemudian pengadaan sarana prasarana dasar yang memang menjadi afirmasi daerah, seperti roda tiga sebanyak tiga unit di masing-masing kelurahan. Pihaknya juga mengarahkan supaya terbentuknya lembaga atau semacam badan pemberdayaan masyarakat khusus yang menangani persampahan di masing-masing kelurahan.

Berita Terkait:  Waspadai Hoax, Diskominfotik NTB : “Saring Sebelum Sharing”

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) itu harus dihidupkan di seluruh kelurahan dan dia lebih  kepada fungsi perencanaan. Makanya  ada kewajiban untuk mengkoordinir lembaga kemasyarakat kelurahan  lainnya. Terdiri dari Posyandu, PKK, Karang Taruna, RT/RW dibawah  komando perencanaan LPM,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, yang masih kurang terkait mekanisme yakni peren serta masyarakat di perencanaan. Hal itu menjadi koreksi dan menjadi bagian dari substansi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan. Sehingga harapannya dinas dan kelurahan melalui Camat Sumbawa terjadi proses sinkronisasi perencanaan.

Berita Terkait:  Bupati Fauzan Sebut Pemerintah Kerap Menjadi Korban

“Jadi terpetakan dengan  jelas, mana proporsi kewenangan yang akan diintervensi oleh dinas dan mana yang menjadi proporsi kewenangannya kelurahan. Karena tidak boleh terjadi tumpang tindih. Karena akan berkaitan sekali dengan proses pengelolaan keauangan dan juga terkait dengan pola pengadaan barang dan jasa. Karena amanat Permendagri 130 terkait dengan pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan di kelurahan sudah kami tindaklanjuti degan terbitnya Perbup Nomor 50 tahun 2019. Intinya adalah kita lebih berpihak kepada kegotong royongan atau skema swakelola  tipe ke 4 berdasarkan Perpres 18,” tukasnya. (red)