Beranda SOSMAS NTB dapat Tambahan Calon Penerima PKH 43.471 KK

NTB dapat Tambahan Calon Penerima PKH 43.471 KK

BERBAGI

MATARAM — Kabar baik bagi masyarakat NTB, khususnya calon penerima program keluarga harapan (PKH). Pasalnya, Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon keluarga penerima di NTB.

Berdasarkan kuota tambahan calon keluarga perima PKH, yakni sebanyak 43.471 kepala keluarga (KK). Data tersebut akan divalidasi oleh Kabupaten/Kota melalui Pendamping Sosial PKH sesuai jadwal mulai tanggal 8 Januari hingga 5 Februari 2021 mendatang.

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menegaskan bahwa hal ini sesuai dengan surat Kemensos yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi NTB tanggal 8 Januari 2021 dengan nomor 47/3.4/DI.01/01/2021.

Yaitu, kata Gubernur, tentang Pemberitahuan dan Dukungan Pelaksanaan Validasi calon KPM PKH. Dalam rangka pelaksanaan penggenapan KPM PKH 2021. “Khusus untuk Provinsi NTB mendapatkan tambahan sebanyak 43.471 KPM,” ungkapnya, Sabtu siang (9/1) tadi.

“Dengan ditambahkannya calon Penerima PKH ini, saya berharap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan validasi tersebut dengan memantau dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” imbuhnya.

Meski demikian, tak lupa orang nomor satu di NTB itu juga terus mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID19. “Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik menjaga jarak (tidak berkerumunan), mencuci tangan, memakai masker,” pesannya.

Berita Terkait:  Danrem dan Kapolda NTB Silaturahim ke Posko SUKA

Diberbagai kesempatan, Ketua Bidang Komunikasi dan Pembinaan Kepala Daerah DPP PKS ini menjelaskan, bahwa sepanjang tahun 2020, dana yang dikucurukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI nilainya cukup besar.

Dimana untuk penerima PKH, sambung Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa, Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB, sebanyak Rp 5,1 triliun lebih.

“Pertanggal 4 Januari 2021, Kemensos telah meluncurkan bansos PKH tahap I 2021 di NTB kepada sebanyak 330.771 KPM untuk termin pertama SP2D dengan nominal Rp 234.8 juta,” tuturnya.

“Selanjutnya, Provinsi/Kabupten/Kota masih menunggu gelombang data sesuai termin lanjutan sebagai bentuk koreksi yang memungkinan untuk direalisasikan pada tahap I 2021.

Oleh karenanya, dia meminta agar dana yang dikucurkan tersebut menjadi atensi bersama. Itu mengingat nominal dana yang dikucurkan tidaklah sedikit. “Kucuran dana yang banyak ini harus diatensi serius oleh kita semua. Untuk itu, diharapkan semua pihak untuk mengawasi secara bersama,” harap Bang Zul.

Berita Terkait:  Kecam Pernyataan BPN NTB, Aliansi Masyarakat Sumbawa Menggugat Tagih Komitmen Gubernur

Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masih kata Gubernur, terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur.

Dimana setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos No. 19 Tahun 2020.

Maka dari itu, lebih jauh kata Bang Zul, untuk merawat komitmen dan mengantisipasi data eror, Pemrov telah menyurati Bupati/Walikota seluruh NTB. “Untuk segera melaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ketetapan Periode Maret 2021,” demikian Gubernur NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik yang dikonfirmasi media ini pada Sabtu sore (9/1) tadi juga membenarkan adanya hal tersebut. “Iya benar, Provinsi NTB mendapatkan jatah tambahan calon penerima PKH sebanyak 43.471 KK,” ujarnya.

Pria yang kerap disapa AKA itu juga lantas merincikan Kabupaten/Kota di NTB yang mendapatkan tambahan calon penerima manfaat PKH. Yakni, Kabupaten Bima sebanyak 6.466 KK, Dompu 2.366 KK, Kota Bima 1.220 KK, Kota Mataram 3.430 KK, Lombok Barat 3.885 KK, Lombok Tengah 5.281 KK, Lombok Timur 14.707 KK dan Lombok Utara ada 767 KK.

Berita Terkait:  Bang Zul Apresiasi Kepedulian UI untuk NTB

“Kemudian untuk Kabupaten Sumbawa ada 4.002 KK dan Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 1.347 KK. Yang melakukan Validasi data calon penerima PKH adalah Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Pendamping Sosial PKH dan Administrasi Pangkalan Data (APD) sebagai SDM pelaksana PKH di daerah,” sebut mantan Kalaksa BPBD NTB ini.

“Pelaksanaannya dimulai tanggal 8 Januari sampai tanggal 5 Februari 2021. Validasi pertama calon KPM PKH, adalah penerima sembako dengan mengisi informasi nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), nomor rekening dan nama Bank penyalur. Tekhnisnya diisi melalui aplikasi elektoronik (e)-PKH pada block V komplementaritas program. Selanjutnya, validasi calon KPM dari Non Sembako/BSP,” demikian Ahsanul Khalik yang juga penulis buku JPS Gemilang ini. (red)