Beranda SOSMAS Ketua DPRD NTB Dukung Keberadaan Bale Mediasi

Ketua DPRD NTB Dukung Keberadaan Bale Mediasi

BERBAGI
Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda mengaku sangat mendukung dengan keberadaan Bale Mediasi di NTB.

Menurut dia peran bale mediasi sangatlah penting. Terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tanpa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum (pengadilan).

“Tentu kami sangat mendukung. Dan tentunya akan bagus sekali untuk mengurangi perkara di pengadilan,” ujarnya kepada media ini, Kamis (9/1/20) di Mataram.

“Karena memang peran dan fungsi bale mediasi kan untuk memediasi orang-orang yang mengalami masalah (perdata),” lanjutnya lagi.

Berita Terkait:  Polda NTB Peduli Lombok Utara

Diungkapkan politisi Golkar yang kerap disapa Hj Isvie itu bahwa keberadaan bale mediasi diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahu 2018.

Dalam perda tersebut, tengah diatur peran bale mediasi dalam membantu berbagai permasalahan daerah yang ada di masayarakat, baik itu menyangkut perdata maupun pidana.

Maka dari itu, Ketua DPRD NTB yang dikenal ramah dan satun itu berharap agar pihak bale mediasi lebih gencar melakukan sosialisasi terkait peran dan fungsinya.

“Kita sudah punya perda bale mediasi ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya dimaksimalkan saja. Tugas pertama mereka, yaitu melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi dari bale mediasi itu sendiri,” demikian Ketua DPRD NTB.

Berita Terkait:  GOW Sumbawa Serahkan 400 Paket Sembako

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid meresmikan Bale Mediasi di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, kemarin.

Bale mediasi berwenang untuk meredam konflik termasuk mendampingi pihak bersengketa di luar pengadilan. Bale mediasi di Desa Sigerongan ini juga diapresiasi oleh gubernur.

Ia berharap dengan adanya bale mediasi ini persoalan yang ada dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di pengadilan.

Sehingga balai mediasi betul-betul menjadi jembatan yang merajut banyak perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat kecil dapat terbantu.

Berita Terkait:  Pengurus DPW LASQI NTB Dilantik

“Hal sepele tidak harus berakhir di pengadilan. Kadang kita ke pengadilan lalai dan tidak hati-hati maka kedua duanya rugi. Rugi biaya dan rugi waktu. Prosesnya juga panjang, menyita banyak energi,” kata Gubernur.

“Dengan adanya balai mediasi dapat membuat daerah NTB aman dan tertib. Namun yang paling penting mendapatkan keberkahan, sehingga Baldatun Toyibatun Warobbun Gofur bukan hanya mimpi tapi kenyataan bagi kita semua,” demikian Bang Zul menambahkan. (red)