Beranda SOSMAS Bupati Harap Lokarkarya Pemanfaatan Kependudukan Tingkatkan Pelayanan Publik

Bupati Harap Lokarkarya Pemanfaatan Kependudukan Tingkatkan Pelayanan Publik

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan, Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan Untuk Kesejahteraan) melaksanakan Lokakarya Peluang Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kamis (18/7) di Aula  Pertemuan BPKAD Kab. Sumbawa.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, Kadis Dukcapil, Rektor UNSA, Rektor STKIP Paracendikia NW Sumbawa, Perwakilan Bappeda Prov. NTB, Perwakilan DPMD Dukcapil Prov. NTB.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomidan Keuangan Ir. Lalu Suharmadji, MT menyampaikan, bahwa Saat ini data kependudukan semakin banyak digunakan dalam mengevaluasi berbagai program pembangunan.

Titik berat dalam orientasi program pembangunan adalah pada pembangunan manusia, dan keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah daerah dalam hal ini telah berupaya untuk membangun sebuah Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif.

Berita Terkait:  Niken Motivasi Anak-Anak di BRSAMPK Paramita

Diakhir sambutannya Bupati berharap melalui kegiatan Lokakarya Peluang Pemanfaatan Data Kependudukan ini dapatmeningkatkan kualitas pelayanan publik dan mampu memberikan pencerahan kepada para aparatur di Kabupaten Sumbawa.

Bupati juga berharap dukungan aktif segenap masyarakat Sumbawa untuk mengurus administrasi kependudukannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan yang telah disiapkan.

“Kepada SKPD terkait, saya minta untuk mengoptimalkan sistem pemanfaatan dokumen adminduk serta terus melakukan pemutakhiran data kependudukan sehingga dapat menjadikan data kependudukan sebagai basis bagi semua strategi pembangunan yang ada. adapun kepada aparatur pemerintah daerah baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten agar dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipilm,” imbuh Bupati.

Sementara Kadis Dukcapil Ir. H. Zulkifli memaparkan tentang Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Melalui Data Warehouse (DWH) Terpusat.

Disampaikan bahwa manfaatkan Data Kependudukan Sesuai Dengan UU 24/2013 Pasal 58 Ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik (Izin Usaha, Pelayanan Pajak Kendaraan, Bank, Pemberian bantuan sosial/pemerintah), Perencanaan Pembangunan (Perencanaan Pendidikan, Perencanaan Kesehatan).

Berita Terkait:  Bersama Atlet, Menpora Kunjungi Korban Gempa di KLU

Alokasi Anggaran (Perencanaan Dana Alokasi Umum, Alokasi Dana Khusus, Alokasi Dana Desa), Pembangunan Demokrasi (data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan  (DAK2), danPenegakan hukum dan pencegahan kriminal(memudahkan pelacakan pelaku kriminal).

Sementara itu, Imelda Katharina Asbanu memaparkan tentangTarget Capaian Pengentasan Kemiskinan Provinsi NTB dan Peluang Kontribusi Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Perbaikan Pelayanan Dasar.

Disampaikan bahwa belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pecatan sipil dapat menyebabkan rata-rata lama sekolah rendah, angka harapan hidup saat lahir rendah.

Kemudian, angka kematian ibu, bayi dan balita relatif tinggi, tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting, kedalaman kemiskinan relatif tinggi, angka setengah pengangguran cukup tinggi.

Selain itu pula, koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal, tidak memiliki hak politik, belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial,terbatasnya akses terhadap sumber daya permodalan/ perbankan/koperasi.

Sementara itu, L. M. Tesanatania menyampaikan bahwa manfaat dari data kependudukan adalah untuk kepentingan pengurusan kebijakan pembangunan.

Berita Terkait:  Zul Sampaikan Hikmah di Balik Corona

“Jika bapak dan ibu menggunakan data kependudukan dalam perumusan kebijakan dalam masing-masing OPD akan sangat tepat sekali, karena kita akan membangun berdasarkan arah dan melihat kedepannya seperti apa bentuk kependudukan kita”. Ujarnya

Sebelumnya, kata pengantar Koordinator Kompak wilayah Kabupaten Sumbawa, M. Ikraman, S.Pt, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai lembaga merupakan perwujudan dari penerapan sistem one data policy, yaitu satu data kependudukan untuk semua keperluan yang menyangkut kepentingan publik.

Untuk memastikan adanya pemanfataan data kependudukan bagi peningkatan pelayanan dasar khususnya Pendidikan, kesehatan dan sosial.

Oleh karena itu Dinas dukcapil Kabupaten Sumbawa bersama KOMPAK melaksanakan Lokakarya tentang Peluang Pemanfataan data kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, khusnya di dinas kesehatan, Pendidikan dan sosial SLRT

Lokakarya berlangsung selama 2hari dimulai tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2019 yang diikuti oleh peserta dari Disdukcapil,Dinas Dikbud, Dikes, DPMD, Bappeda, Disos, Operator SIKS-NG, Manager SLRT, Fasilitator SLRT, Operator SID, dan UPT Pendidikan. (NM3)