Beranda POLITIK Usut ‘Raib’nya Dana Rp 33,6 Miliar, Rosihan Gandeng LBH ke PTUN

Usut ‘Raib’nya Dana Rp 33,6 Miliar, Rosihan Gandeng LBH ke PTUN

BERBAGI
Anggota Komisi III DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD kabupaten Sumbawa, Rosihan, SE. (Foto Dokumen NM)

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Rosihan SE, nampaknya tak main-main, yang mana dia bakal mengusut secara tuntas terkait raibnya ‘dana aspirasi’ senilai Rp 33,6 miliar. Sikap tegas yang diambilnya ini tidak lepas dari anggaran tersebut yang digeser oleh eksekutif tanpa persetujuan dan komunikasi dengan pihak DPRD Sumbawa.

Langkah yang diambil Rosihan yaitu membawa persoalan ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Samawa Rea.

“Saya rencana akan segera PTUN APBD murni Sumbawa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal PTUN ini, saya akan menggandeng LBH Keadilan Samawa Rea,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (28/6).

Berita Terkait:  Mendadak! NR Temui Novi, Ada Apa..?

Diungkap Rosihan, saat ini pihaknya tengah menyusun dengan teliti sejumlah dokumen pendukung sebagai bahan tuntutan.

“Karena saya anggap eksekutif telah melakukan pelanggaran terkait tata cara penganggaran APBD Murni Sumbawa Tahun 2019. Untuk itu saya akan mendaftarkan PTUN ini dengan segera dan di dampingi Oleh LBH Keadilan Samawa Rea. Demi mendapatkan kepastian hukum terkait Sistem penganggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif,” lebih jelas dikatakan Rosihan.

Rosihan menjelaskan, hak untuk penganggaran berada di legislatif  bukan di eksekutif. Namun pihak eksekutih telah melakukannya sendiri. Sehingga hal inilah yang dianggap menjadi pelanggaran.

Berita Terkait:  DPTb Ditetapkan, Pemilih Berkurang?

“Kami DPRD Sumbawa telah melakukan paripurna sehingga menjadi Perda APBD Murni Sumbawa Tahun 2019. Dengan bukti Risalah Paripurna yang ada pada kami semua anggota DPRD Sumbawa,” terangnya.

Diakuinya, adanya pergeseran anggran ini juga sudah pernah dibahas bersama anggota DPRD Sumbawa yaitu dengan melakukan hak angket. Namun dalam pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu. Sehingga ia terpaksa menempuh upaya PTUN.

“Setelah saya mempelajari semua RKA (Rencana Kerja Anggaran),  DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Risalah Paripurna disitu jelas tertera mana Program yang kita anggarkan didalami pembahasan di tingkat Komisi namun ketika terbit DPA justru Program tersebut muncul anggarannya. Padahal sudah jelas di tingkat pembahasan di Komisi bersama dengan OPD terkait dan pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sumbawa. Kami menolak dianggarkan untuk beberapa program yang kami anggap tidak menjadi skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu dengan saya melakukan upaya PTUN ini, saya ingin mencari kebenaran terkait aturan yang mengatur Sistem penganggaran yg benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” demikian Rosihan. (NM3)

Berita Terkait:  DPRD NTB Bentuk Pansus Bahas Tiga Raperda