Beranda POLITIK Terkesan Dipersulit, Kejelasan Realisasi Dana Gempa Dipertanyakan!

Terkesan Dipersulit, Kejelasan Realisasi Dana Gempa Dipertanyakan!

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Tak hanya wakil rakyat yang berada di Kabupaten/Kota mempertanyakan soal kepastian pemerintah terkait dengan proses percepatan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Sebelumnya baru saja di suarakan oleh politisi PKS asal Sumbawa, Salamuddin Maula. Kini giliran, politikus PPP yang ada di Udayana  (DPRD NTB), yakni TGH Hazmi Hamzar.

Ia mempertanyakan sikap nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini (Pemprov NTB) terhadap masyarakat yang menjadi korban gempa harus kehilangan rumah dan kini masih bertahan dibawah tenda pengungsian.

Pemprov dinilai Anggota Komisi II DPRD NTB ini sangat lamban. Padahal kata dia, semua persyaratan yang diminta oleh pemerintah sebagai syarat pencairan dana bantuan untuk pembangunan rumah sudah dipenuhi.

“Semua sayaratnya yang diminta kan sudah dipenuhi, seperti rekening, pokmas dan ini itu juga sudah. lalu mau apa dan bagaimana lagi,” sesalnya kepada media ini, Senin 14 Januari 2019 di Mataram.

Adapun hal yang disayangkan olehnya, yakni masyarakat terkesan di persulit. Ia mengungkapkan, alangkah baiknya penggunaan dana untuk pembangunan rumah dapat dipercayakan kepada masyarakat.

Berita Terkait:  Bapaslon yang Diusung PKS-PKB Masih Belum Jelas

“Terlalu ribet, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Lebih baik dipercayakan kepada mereka, tidak mungkin mereka tidak membangun rumahnya  dan mau menyianyiakan diri serta keluarganya,” tuturnya.

Kekurangan aplikator, tukang dan sebagainya dianggap TGH Hazmi hanya sebuah alasan. Diketahui masyarakat NTB Lombok maupun Sumbawa sudah sangat terbiasa bergotong royong.

Terkait persoalan ini, ia mengkhawatirkan kepercayaan masyarakat yang menjadi korban gempa akan berkurang. Terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini yaitu mulainya musim hujan.

“Kasihan mereka, seperti di KLU (Lombok Utara), mereka masih banyak yang tinggal dibawah tenda. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan. Inikan sangat menyedihkan, Astaghfirullah,” ucapnya kesal.

Lantaran begitu lambannya terkait persoalan ini, ia meminta dan mengaku sangat mendukung pihak kepolisian maupun TNI agar berada didepan mengawasi aliran dana bantuan stimulant terhadap korban gempa.

Berita Terkait:  Mulai Mencuat, NR untuk Sumbawa 2020

“Kita harap TNI/Polri bersikap dan berada di depan mengawasi dana gempa ini, karenakita ingin semuanya dipercepat. Jangan terkesan seperti dipermainkan seperti ini,” kata TGH Hazmi hamzar mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan.

“Seperti di KLU masyarakat menderita, mau sampai kapan masyarakat kita tidur di tenda. Kalau seperti ini terus alangkah baiknya polisi dan tentara ambil alih berada di depan dan kita siap untuk bergotong royong,” tutupnya.

Sebelumnya, Jum’at (11/01) lalu, Pemprov NTB menggelar rapat. Sejumlah Kepala OPD mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah.

Dikesempatakan itu, Kepala BPBD Provinsi NTB, H. Mohammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Berita Terkait:  Paripurna DPRD NTB Berlangsung Alot

Terkait pencairan dana, ia menjelaskan dana sebesar RP 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai,” kata Haji Rum dihadapan Wagub, Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

“Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” tuturnya lagi.

Masyarakat kata dia, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI. (NM1)