Beranda POLITIK Soal Raperda Irigasi, Ini Laporan Penyampaian Pansus II

Soal Raperda Irigasi, Ini Laporan Penyampaian Pansus II

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Panitia Khusus (Pansus) II yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan serta pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Irigasi menyampaikan laporannya.

Penyampaian laporan itu dilakukan pada agenda rapat paripurna masa persidangan III tahun 2018 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin 5 November 2018 di Mataram.

Dalam rapat kali ini, salah satunya bergendakan Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus-Pansus) atas hasil pembahasan terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa eksekutif.

Setelah melakukan berbagai kajian dengan rentan waktu yang cukup lama, Pansus yang diketuai oleh Yek Agil ini, menyampaikan laporan atas hasil pembahasannya yang dibacakan oleh Hj Suryahartini.

Dikatakan, dalam rangka memperkaya substansi dan referensi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Irigasi, pansus II melakukan kunjungan kerja sebagai berikut :

  1. Kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
  2. Konsultasi ke Direktur jenderal sumber daya air kementerian pekerjaan umum dan tata ruang republik Indonesia
  3. Kunjungan kerja ke dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinisi Kalimantan Selatan
  4. Kunjungan dalam daerah  di Kabupaten Lombok Barat
Berita Terkait:  Gerindra-PDIP Sepakat Serahkan ke DPP

Berdasarkan hasil Kunjungan kerja sebagai bahan perbandingan dan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah maka pansus II menyampaikan :

  1. Untuk menjang pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian agar dapat mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh dan terpadu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagi pihak, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta pemenuhan ketersediaan kebutuhan pangan daerah, guna mewujdkan kesejahteraan masyarakat;
  2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, demikian pula dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, dan diberlakukan kembali Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 sehingga membawa implikasi hukum terhadap peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat nomor2 tahun 2010 tentang irigasi tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada.
  3. Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 188.34-6340 tahun 2016 tentang pembatalan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang irigasi, maka untuk menjaga kekosongan hukum yang mengatur tentang irigasi perlu menetapkan peraturan daerah tentang irigasi.
  4. Dalam rancangan  peraturan daerah ada beberapa substansi pokok yang diatur sebagai berikut :
  5. Di dalam raperda irigasi secara garis besar substansi materi muatan pokok meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengelolaan sistem irigasi.
  6. Perencanaan sistem irigasi utama dan sistem irigasi tersier didasarkan pada: perkembangan lahan pertanian, kebutuhan nyata saluran irigasi masyarakat, musyawarah petani; dan/atau rekomendasi komisi irigasi Provinsi.
  7. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya agara kebutuhan petani terhadap irigasi selalu tersedia tercukupi.
  8. Pengelolaan irigasi yaitu manajemen dan asest irigasi. Dalama pengelolaan bukan saja pemanfaatan prasarana dan sarana irigasi tetapi pemeliharaannya dan kepastian aset irigasi berdasarkan kewenangan pengelolaannya.
  9. Pemberdayaan untuk pengelolaan irigasi yang meliputi pemberdayaan dan penguatan fungsi dan tugas dari komisi irigasi dan pengelola irigasi tersier seperti P3A dan kelembagaan irigasi lainnya di tingkat masyarakat petani.
  10. Perlu perlundungan lahan pertanian berkealnjutan karena berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana irigasi yang menyangkut dengan perlindungan lahan diatur sanksi dan penghargaan agar lahan pertanian tetap dipertahankan dari alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi.
  11. Pengelolaan irigasi yaitu manajemen air irigasi, inventarisasi untuk kepastian aset, kelembagaan pengelolaan irigasi yaitu pemberdayaan dan penguatan pelaksanaan fungsi komisi irigasi dan kelembagaan pengelolaan irigasi tersier seperti P3A kelembagaan irigasi lainnya.
  12. Mengingat tingginya perambahan hutan maka hutan sebagai sumber mata air, perlu konservasi daerah hulu untuk sumber ketersediaan air.
Berita Terkait:  Malam Ini DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna, Ini Agenda Fokusnya

“Pansus II berpendapat bahwa rancangan peraturan daerah ini sangat penting untuk ditetapkan menjadiperaturan daerah,” kata Hj Suryahatin.

“Semoga raperda ini memenuhi kebutuhan petani dan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan petani,” demikian ia menambahkan. (NM1)