Beranda POLITIK Soal Proyek Infrastruktur Jalan di NTB, Pansus Menduga Ada Permainan Kartel Jahat!

Soal Proyek Infrastruktur Jalan di NTB, Pansus Menduga Ada Permainan Kartel Jahat!

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Sidang Paripurna pada Kamis malam (30/5) kemarin.

Tak seperti biasanya. Jika selama ini, rapat berlangsung lancar, namun sidang paripurna kali ini berjalan alot.

Adapun agenda kali ini, yaitu penyampaian laporan pansus-pansus atas hasil pembahasannya terhadap enam (6) buah Raperda Parakarsa Gubernur NTB.

Terkait Raperda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi NTB dengan Pembiayaan Tahun Jamak.

H Nurdin Ranggabarani selaku Jubir sekaligus Wakil Ketua Pansus VI menegaskan bahwa

dari hasil penelusuran dan kunjungan lapangan yang dilakukan pihaknya ke wilayah Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, maka hampir seluruh ruas jalan yang dibiayai dari tahun ke tahun adalah titik yang sama dengan hasil yang sama (kesimpulan mengecewakan).

Berita Terkait:  Terpilih Secara Aklamasi, Lalu Satriawandi Jabat Ketua Komisi IV DPRD NTB

Parahnya lagi, dikatakannya bahwa diduga ada kelompok-kelompok kartel jahat yang mengatur alur proyek mulai dari hulu terkait perencanaan proyek, lokasi, pelaksanaan, pengawasan hingga hilirnya. Yakni, pelaporan dan audit proyeknya.

“Mereka dengan mudahnya mengatur pemerintah daerah dan OPD terkait dan seluruhnya dibawa kendali dan kontrol geng kartel itu, mana-mana saja lokasi yang mereka ingin kerjakan,” kata Nurdin saat menyampaikan laporan Pansus VI.

Oleh sebab itu, politisi asal PPP yang dikenal vocal ini mendorong agar dilakukan investigasi dan penyelidikan seksama terkait persoalan jalan dan infrastruktur di NTB.

Berita Terkait:  Fraksi PDI-P Kritisi Sejumlah Program Zul-Rohmi

“Pastinya, dugaan pansus jika melihat alur dokumen, fakta lapangan dan lokasi yang ada. Ini bukan lagi sekadar praktik monopoli proyek semata, tapi sudah masuk pada oligopoli,” tegas Nurdin.

Menurut Nurdin, jika merujuk substansi maka raperda yang diajukan oleh eksekutif perlu ada perubahan judul yang tidak memasukkan unsur pemiliharaan.

Yaitu, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi NTB dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

“Utama usulan kami pembiayaan tahun jamaknya tidak lagi mencapai Rp 1 triliun, tapi cukup 300 miliar,” tandas Anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil V Sumbawa-KSB ini.

Berita Terkait:  Jack Morsa Dinonaktifkan, Golkar Sumbawa Segera Gelar Musdalub

Terhadap hal ini, pimpinan sempat meminta berbagai masukan dari anggota dewan. Setelah memalui perdebatan cukup panjang, akhirnya diambillah keputusan pansus diberikan perpanjangan waktu kepada Pansus VI untuk bekerja dan diparipurnakan pada Selasa mendatang. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here