Beranda POLITIK Sebelum Ikut Kampanye, Anggota DPRD Sumbawa Diingatkan Ajukan Izin

Sebelum Ikut Kampanye, Anggota DPRD Sumbawa Diingatkan Ajukan Izin

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengingatkan kepada Anggota DPRD untuk mengajukan izin sebelum mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon. Hal ini sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran, terutama pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

“Berdasarkan Regulasi pada Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 serta Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, dijelaskan jika Anggota DPRD yang ingin mengikuti kegiatan Kampanye, maka harus mengajukan izin, ketentuannya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye telah disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu,” ujar Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I, Minggu (27/9).

Berita Terkait:  Sumbawa Didorong Jadi Daerah Layak Pemuda

Dijelaskannya, mekanisme permohonan izin diajukan Anggota DPRD ke Pimpinan DPRD. Kemudian setelah mengajukan surat permohonan izin, maka Pimpinan DPRD mengeluarkan surat keterangan persetujuan izin mengikuti kampanye kepada yang bersangkutan.

“Surat itu nanti disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan pada tanggal sekian mengajukan izin,” terangnya.

Meskipun dalam proses izin kampanye Anggota Dewan menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara teknis, namun Hamdan menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Termasuk akan menindak apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Berita Terkait:  KPU NTB Lakukan Monev di Lobar dan Mataram 

Selain itu lanjutnya, hal yang harus diperhatikan bagi Anggota DPRD yang ikut kegiatan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Faslitas negara yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah sarana mobilitas. Seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan dan sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya, tegasnya.

Berita Terkait:  Usai Jokowi, Giliran Prabowo Sapa Masyarakat NTB

“Dasar kami melakukan pengawasan di lapangan adalah UU, Perbawaslu dan PKPU, artinya sudah menjadi tugas dan wewenang kami di Bawaslu untuk memastikan PKPU dilaksanakan dan dipatuhi,” pungkasnya. (red)