Beranda POLITIK Raperda Pelayanan Publik, Ini Pandangan Pansus III

Raperda Pelayanan Publik, Ini Pandangan Pansus III

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Setelah pansus I dan II menyampaikan laporannya. Kini giliran pansus III yang mengutarakan pendapatnya terkait Reperda tentang Pelayanan Publik.

Penyampaian laporan itu dilakukan pada agenda rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa persidangan III tahun 2018, Senin 5 November 2018 di Mataram.

Dalam rapat kali ini, salah satunya bergendakan Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus-Pansus) atas hasil pembahasan terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa eksekutif.

Setelah melakukan berbagai kajian dan pembahasan, Pansus yang diketuai oleh H Makmun ini, menyampaikan laporan atas hasil pembahasannya.

Diungkapkannya, bahwa dalam pelaksanaan pelayaran publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini, dapat diindetifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi memerlukan  pemecehan sehingga pelayan publik dapat dilaksanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menerima pelayanan, yaitu :

  1. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemeritah/pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi, ternyata belum banyak mengalami perubahan yang signifikan, berbagai tanggapan masyarakat.
  2. Tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi kolusi dan nepotisme.
  3. Birokrasi yang panjang dan aadanya tumpang tindih tugas dan kewenangan.
  4. Rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat.
  5. Belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif.
  6. Sistem pelayanan publik yag belum diatur secara jelas dan tegas.
Berita Terkait:  Hindari Hal Negatif, Kasdiono : Perbanyak Kegiatan Positif untuk Pemuda NTB!

Pemprov NTB sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakn untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memeberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Setiap penyelenggara pelayanan publik memang harus terus menerus elukan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakannya agar seiring dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan kualiatas pelayanan punlik dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintaan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan publik.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warganegara melalui suatu sistem pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Berita Terkait:  KUA-PPAS APBD 2020 Penuh Misteri

Dalam rangka menjalankan kewenangannya, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan setiap warga provinsi Nusa Tenggara Barat melalui sistem pemerintahan yang mendukung perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prim untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan landasan dasar filosofis bagi pengaturan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamatkan bahwa kewajiban pemerintah sebahai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintan yang baik (Good Governance) dan demokratis, amanat ini tercermin dalam pasal 18 ayat (2), ayat (6), pasal 28 B ayat (2), pasal 28 C ayat (1), pasal 28 D ayat (2), pasal 28 F, pasal 28 H ayat (1), pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal – pasal tersebut merupkan amanat Negara bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dikelola, diatur dan diselenggarakan untuk melayani kebuthan masyarakat.

Berita Terkait:  Program Beasiswa NTB Dinilai Jadi Trobosan yang Mulia

Tujuan dibentuknya raperda palayanan publik iniadalah suatuupaya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masayrakat untuk meningkakan taraf kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan terutama urusan pemerintahan wajib yang terkait atau tidak terkait dengan pelayan dasar yang menjadi kewenangan daerahnya. Pelaksanaan pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan perlu ditingkatkan kualitas dan strukturnya agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan perlndungan kepada masyarakat, sehingga diperlukam perbaikan sistem pelayanan melalui penerapan standar pelayan minimal/standar operasional prosedur untuk memberikan jasa layanan yang mudah, cepat, dan profesional kepada masyarakat.

“Berdasarkan pandangan yang telah dikaji secara mendalam, maka pansus III menyetujui raperda tentang pelayanan public untuk ditetapkan menjadi perda pemerintah provinsi NTB,” demikian H Makmun. (NM1)