Beranda POLITIK Pembentukan 10 Desa Upaya Percepat Kesejahteraan Masyarakat 

Pembentukan 10 Desa Upaya Percepat Kesejahteraan Masyarakat 

BERBAGI
“11 Raperda Disetujui Jadi Perda KLU” 
NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA — DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna terkait pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda pembentukan 10 desa definitif dan pendirian perusahaan perseroan daerah, Kamis (1/8) kemarin.
Dikesempatan itu, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar mengatakan bahwa 11 Raperda itu sangat ditunggu keberadaannya oleh masyarakat.
Diantarannya seperti Raperda pendirian perusahaan perseroan daerah yang keberadaanya dinilai penting. Karena merupakan perintis bagi sektor usaha.
Kemudian masih kata Bupati, sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2017 tentang BUMD Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. Dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya milik daerah.
“Selama ini sebagian besar menganggap BUMD hanya berperan dalam menyumbangkan laba pada pemerintah daerah saja. Padahal selain laba, adanya BUMD memberikan kemanfaatan bagi perekonomian daerah,” ungkapnya.
Selanjutnya 10 Raperda terkait pembentukan desa persiapan menjadi definitif kata Bupati, merupakan perwujudan komitmen bersama dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna mempercepat kesejateraan masyarakat.
“Dengan dibentuknya desa definitif ini, lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kesejateraan penduduk setempat,” ucap Bupati.
Pembentukan desa definitif menjadi urgen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Mengingat desa adalah tonggak strategik keberhasilan semua program pemerintah daerah.
Sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD KLU menyetujui Raperda terkait pembentukan desa dan pendirian perusahaan perseroan daerah. Itu sebagaimana dibacakan oleh masing-masing melalui Juru Bicaranya, seperti Fraksi Hanura, Merah Putih, Demokrat, PKN dan Fraksi Golkar.
Usai mendengar pendapat akhir Fraksi-fraksi, H Djekat selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh fraksi dewan dan bupati telah dapat menerima atau menyetujui Raperda yang terdiri atas pembentukan 10 desa dan Raperda Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara.
“Perbaikan dan saran yang telah yang termuat dalam laporan Pansus dan pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dalam penyempurnaan Peraturan Daerah ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, sidang paripurna ini juga turut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD setempat, H Burhan M Nur, Wakil Ketua Sudirsah Sudjanto, Perwakilan Kodim 1606 Lobar Kapten Inf. Turmuzi, beberapa Pimpinan OPD, Kades se-KLU beserta tamu undangan lainnya. (NM2) 
Berita Terkait:  Enam Daerah Clear, Arah PDIP di Sumbawa Belum Jelas