Beranda POLITIK Miris, IPP NTB Urutan ke-29, Kasdiono : KNPI Jangan Melempem!

Miris, IPP NTB Urutan ke-29, Kasdiono : KNPI Jangan Melempem!

BERBAGI
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H MNS Kasdiono.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono mengaku prihatin dengan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTB.

Betapa tidak, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, NTB berada di urutan ke 29. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, terutama Dinas terkait (Disdikpora/Dispopar).

Tak hanya itu, peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam membangkitkan IPP menurut Politisi Demokrat ini, dinilainya kurang cekatan dan sangat lamban untuk peka dan merespon segala persoalan tentang kepemudaan.

“Dinas terkait harus berperan aktif juga bagaimana bisa mendorong sekaligus mensosialisasikan IPP. Minimal bagaiamana IPP kita bisa sampai ke papan tengah,” ujar MNS Kasdiono, Senin (25/2) di Mataram.

Berita Terkait:  Bagi Anggota Baru Dilantik, Ini Pesan Ketua DPRD NTB

“Dan KNPI jangan melempem. Seharusnya KNPI juga bisa mendorong bagaiamana IPP kita bisa menjadi baik. KNPI seharusnya kokoh memperjuangkan pemuda, jangan terpengaruh dengan dualisme kepemimpinan, mari bicara bagaimana bangun pemuda di NTB” imbuhnya.

Menurut Kasdiono, jika IPP tinggi tentunya akan berpengaruh terhadap marwah daerah. Oleh karena itu, diharapkan Disdikpora/ Dispopar segera sosialisasi IPP, undang Kementerian, jangan terlambat peroleh informasi bahwa Bapenas sudah launching IPP yang memunculkan NTB pada urutan 29.

“Padahal program kepemudaan itu tersebar di 21 SKPD, jika semua SKPD ini benar-benar urus pemuda, tidak akan ada pengangguran ditataran pemuda,” ungkapnya.

Semua program kepemudaan itu kata dia, dibawah koordinasi Dispora dan Dinas lainnya karena sudah diatur dalam Perda dan sesuai amanat PP nomor 18 tahun 2016, tentang tugas fungsi perangkat daerah.

Berita Terkait:  Gandeng Lalu Nasib, HBK Gelar Nonton Bareng Wayang Kulit Sasak

“Yang perlu diatasi saat ini jangan sampai ada pengangguran, utamakan kesehatan dianggap masih perlu ditingkatkan. Kalau diskriminasi tidak terlalu kelihatan,” ujarnya.

Terpenting lanjutnya, bagaimana caranya supaya IPP dan Daerah layak pemuda bisa digalakkan di NTB. Jangan sampai kalah dengan Provinsi Banten yang memiliki 8 kabupaten/kota namun sudah bisa bentuk 3 daerah IPP dan layak pemuda.

“Kita sudah launching IPP itu tahun 2017, sesuai UU 40 tahun 2009. Malah kita itu masuk 10 besar Provinsi sudah melahirkan Perda IPP, harus bangga pada DPRD namun hal itu tidak dijalankan,” keluhnya.

Berita Terkait:  Pilkada Sumbawa, PPP Sodorkan NR dan Kamal

Dia sangat ingin galakkan partisipasi pemuda, karena kedepan banyak akan dihadapi seperti bonus demografi berakibat luas, bisa jadi musibah, bisa juga kemajuan tergantung bagaimana mampu melihat peluang.

“Peran kabupaten/kota masih minim, mari dorong buat regulasi tentang kepemudaan itu,” demikian pria yang akrab disapa Haji Kas ini.

Untuk diketahui, adapun indikator IPP yakni kesehatan, pendidikan, lapangan kerja , kesempatan kerja, partisipasi, kesetaraan gender, dan diskriminasi sukses. Jika dilihat, untuk pendidikan sudah mulai berjalan yakni masuk dalam program Zul-Rohmi. Untuk itu, semestinya SKPD terkait dan KNPI harus jeli membangun komunikasi. (NM1)