Beranda POLITIK Lalu Wirajaya : Penempatan Pejabat Bukan “Like and Dislike”

Lalu Wirajaya : Penempatan Pejabat Bukan “Like and Dislike”

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM —Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Lalu Wirajaya mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah yang baru saja menjabat tidak ada lagi menempatkan pejabat berdasarkan selera pimpinan atau “like and dislike”.

Namun kata dia, lebih kepada kompetensi, sehingga pegawai dalam bekerja lebih profesional.

“Kami menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mereformasi birokrasinya mempertimbangkan hal itu,” Lalu Wirajaya di Mataram, Selasa 2 Oktober 2018.

Politisi Gerindra ini, mengatakan apa yang disarankannya tersebut bukan bentuk intervensi terhadap Gubernur atau pun Wakil Gubernur, melainkan itu sebuah masukan atau pun saran selaku anggota legislatif (DPRD, red) yang tidak lain adalah mitra eksekutif.

Berita Terkait:  Tak Ada PHP di MK, 4 Paslon Ditetapkan Sebagai Calon Terpilih

“Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun atau karena melihat si A atau si B, terus dia berasal dari organisasi ini dan itu. Apalagi karena ada faktor kedekatan atau balas jasa di Pilkada. Kalau sudah ada itu, nepotisme,” tegasnya.

“Kedepankan lah kinerja, keahlian dan kompetensinya,” tambah Wirajaya.

Ia menilai, Gubernur dan Wagub pastinya telah memiliki tim dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melaksanakan rotasi atau mutasi jabatan. Namun, kembali lagi hendaknya harus mengikuti aturan tersebut.

Berita Terkait:  Soal Pembubaran PT DMB, Gubernur Diharap Patuhi Mekanisme

Mengingat, masih banyak persoalan yang harus segera dituntaskan Gubernur dan Wagub baru.

“Ingat kita masih dihadapkan dalam persoalan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yang masih rendah berada di posisi 29 dari 33 provinsi. Terus masalah TKI, kesehatan, pendidikan, dan aset daerah,” sebut Wirajaya.

Selain itu, ia menambahkan, saat ini NTB tengah dihadapkan pada masa rekontruksi dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang daerah itu pada  akhir Juli hingga Agustus 2018.

Berita Terkait:  KPU Sumbawa Mutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan

“Kalau bicara bencana tidak pernah diharapkan, tapi ini bentuk tanggungjawab sebagai masyarakat kita semua kita masyarakat NTB tidak pemerintah,” demikian politisi muda dapil Kabupaten Lombok Tengah itu. (NM1)