Beranda POLITIK Komisi V DPRD NTB Apresiasi Langkah Bupati Najmul

Komisi V DPRD NTB Apresiasi Langkah Bupati Najmul

BERBAGI
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGH Mahally Fikri bersama Bupati lombok Utara, H Najmul Akhyar di KLU, Jum'at (18/10) kemarin.

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA – Komisi V DPRD Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja dalam daerah, yakni tepatnya di Kabupaten Lombok Utara.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGH Patompo Adnan.

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikri pada Jum’at (18/10) kemarin, diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

Turut pula hadir pihak OPD setempat, seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PMP-TSP serta Kemenag Lombok Utara.

Nampaknya pihak Komisi V DPRD NTB menyambut baik dan memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintahan di era Najmul ini. Pasalnya, berbagai program serta inovasi terus digalakkan.

Dikesempatan itu, Bupati Lombok Utara menjelaskan bahwa dalam pemerintahannya yang masih dirundung masalah pasca gempa, pihaknya terus melakukan terobosan dengab prinsip (percepatan, inovasi dan nilai tambah).

Untuk percepatan yaitu dilakukan oleh OPD. Sedangkan inovasi dilakukan dalam program percepatan, sehingga nilai tambah dapat dirasakan oleh masyarakat melalui percepatan dan inovasi tersebut.

Terkait penyelesian masalah pasca gempa, bupati mengatakan, untuk rumah rehab rekon sudah diselesaikan sekitar 53 ribu unit rumah telah berdiri. Sisanya sekitar 35 ribu unit menurut bupati pencapaian ini diatas rara-rata nasional.

Berita Terkait:  Ini Pandangan Dewan Soal Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa

“Untuk pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) sudah selesai sekitar 53 ribu unit sudah berdiri, sisanya sekitar 35 ribu unit saja,” kata orang nomor satu di KLU tersebut.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan inovasi yang dimiliki oleh OPD antara lainnya, Dinas Dukcapil memiliki inovasi yang membanggakan berupa percepatan pelayanan pembuatan akte kelahiran dan KTP.

Dimana proses pembuatannya hanya 30 menit langsung jadi. Bahkan di Rumah Sakit akte kelahiran ibu melahirkan langsung bawa akte kelahiran, pelayanan kesehatan desa selain pustu,  juga saat ini ada program satu desa satu dokter.

Hal itu dimaksud kata dia, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat desa, dan juga melakukan prepentive dalam usaha kesehatan.

Demikian juga untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, bupati memberikan pemeriksaan kesehatan yang dimaksud agar tokoh masyarakat dan agama, dapat melakukan kegiatannya dengan baik dalam membina masyarakat.

Berita Terkait:  Johan Rosihan Minta Mandat Langsung Kepada Rakyat

“Dinas Sosial juga memilikipercepatan dan inovasi untuk memastikan program dapat dirasakan oleh rakyat dibawah, salah satunya adalah musrenbang perempuan, yang dimaksudkan agar apa yang menjadi masalah perempuan dapat dipastikan dapat anggaran yang memadai, demikian juga dengan untuk penayandang difabel, mereka diperlakukan khusus dalam perlakuan,” papar Najmul.

“Selain Dinsos, dinas pendidikan juga memiliki percepatan dan inovasi berupa sapu bersih drop out, dengan memastikan setiap anak bersekolah sampai tamat dan melanjutkan ke jenjang kuliah. Karena itu program selanjutnya adalah pendampingan untuk yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan baik itu strata satu dan strata dua, dengan memberi pendampingan proses mendapatkan TOEFL dengan menggratiskan kursus sampai lulus TOEFL,” imbuhnya.

Lebiih jauh, Bupati Najmul menerangkan bahwa adapin inovasi lain yang dilakukan pihaknya yaitu ‘Gerakan JUBAH’ (Jumat Bedah Rumah) . Dimana dananya bukan dari APBD, namun digalang dari ASN lingkup Pemda KLU. Hal ini dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak gempa.

Berita Terkait:  Kontribusi CSR BUMN/BUMD hingga Perusahaan Swasta Dipertanyakan

Begitupun terkait dengan BPJS, Bupati memiliki terobosan berupa BPJS KLU yang dianggarkan dari APBD. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, 10.000 masyarakat yang diikutkan BPJS nasional, sisanya masyarakat miskin digabungkan dalam BPJS KLU.

“Untuk itu, kami berharap dengan adanya kunjungan para wakil rakyat ditingkat provinsi ini, khususnya Komisi V DPRD NTB, agar OPD KLU menjalin komunikasi intensif,” harapnya kepada OPD di KLU.

Sementara itu, Pimpinan Komisi V DPRD NTB, TGH Patompo Adnan mengaku menyambut baik dan memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Bupati Najmul pada era pemerintahannya saat ini.

Pada dasarnya kata dia, pihak Komisi V DPRD NTB sendiri mendukung langkah bupati. “Kami (Komisi V DPRD NTB, Red) menilai langkah pak bupati sudah tepat, dengan sistem percepatan, inovasi dan nailai tambah,” demikian singkat TGH Patompo Adnan yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini. (red)