Beranda POLITIK Kesetiaan DPD dan DPC Demokrat NTB kepada AHY

Kesetiaan DPD dan DPC Demokrat NTB kepada AHY

BERBAGI

TEKEN PERNYATAAN KESETIAAN DI NOTARIS

MATARAM — Dalam rangka memperkuat soliditas kepengurusan partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pengurus DPD dan DPC partai Demokrat se-NTB kembali membuat pernyataan kesetiaan kepada AHY langsung dihadapan Notaris.

Pernyataan kesetiaan kepada Ketua Umum AHY itu dilakukan di kantor DPD partai Demokrat NTB di Mataram pada Rabu (17/3) lalu. Mereka yang hadir langsung membubuhkan pernyataan kesetiaan di hadapan notaris yakni Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri didampingi Sekretaris, Zainul Aidi dan juga 10 Ketua DPC Kabupaten/Kota partai Demokrat NTB.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri, Jum’at (19/3) di Mataram. “DPD partai Demokrat NTB dan semua 10 DPC partai Demokrat se-NTB, dihadapan notaris Muhammad Ali menyatakan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia bahwa menolak KLB ilegal di Sumatera Utara dan menyatakan setia kepada pengurus partai Demokrat hasil kongres ke-V tahun 2020 di Jakarta, kami setia kepada Ketua Umum AHY,” ujarnya.

Berita Terkait:  Najmul-Suardi Kuasai Panggung Debat Publik Perdana

Dijelaskan Mahalli Fikri, pentingnya pernyataan kesetiaan pengurus partai Demokrat NTB kepada Ketua Umum AHY tersebut harus di akta notariskan, untuk memastikan ada kepastian hukum dalam kepengurusan partai Demokrat dibawah Ketua Umum AHY. Jika itu dikemudian hari dilanggar, maka dia memiliki konsekwensi hukum.

“Kami sebenarnya juga sudah menyatakan kesetiaan kepada AHY dengan bermarterai, itu juga sudah sangat cukup kuat. Tapi untuk memperkuat lagi dipandang perlu juga ada pernyataan kesetiaan yang diaktakan di notaris. Kenapa begitu, biar kalau ada yang melanggar, mereka bisa dituntut secara hukum,” terangnya.

Berita Terkait:  Pilpres 2019, Kader Partai Golkar Diminta Jangan Bermain Api

Dengan akta kesetiaan itu juga membuktikan bahwa seluruh pengurus DPD dan DPC partai Demokrat di NTB serta di seluruhnya Indonesia terkunci berada dibarisan kepengurusan AHY dan sekaligus mematahkan klaim kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang didukung oleh mayoritas pengurus DPD dan DPC.

“Kalau ada yang berkhianat, itu penyelesaian sudah ditentukan di pengadilan, bahkan di dalam akta itu sudah ditentukan pengadilan mana, yaitu pengadilan Negeri sesuai dengan tempat domisili masing-masing. Jadi kami di NTB itu tidak ada yang mendukung KLB abal-abal,” tegas pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB ini.

Selain itu, kata Mahalli Fikri, DPD partai Demokrat NTB juga mengeluarkan maklumat nomor 001/MKL/DPD.PD/NTB/III/2021 tentang penggunaan identitas partai Demokrat. Ditegaskan penggunaan merek/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum.

Berita Terkait:  Ketua DPRD Mataram : Aksi Unras Mahasiswa Suatu Kewajaran

Maklumat itu dikeluarkan menyusul telah terjadinya KLB Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang
dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah tentang kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai.

“Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merek Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum,” demikian Mahalli Fikri. (red)