Beranda POLITIK Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Sesuai agenda yang telah terjadwalkan sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi NTB menggelar rapat paripurna, senin 25 februari 2019.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya turut mendampingi Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, H Abdul Hadi dan TGH Mahally Fikri, berlangsung tepatnya di lantai III Ruang Sidang Utama (rsu) kantor DPRD NTB di Mataram.

Turut pula hadir, Gubernur NTB di wakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Rosiady Sayuti serta Forkompimda NTB dan para tamu undangan lainnya.

Adapun fokus agenda kali ini, yaitu ‘jawaban gubernur ntb terhadap pemandangan umum fraksii-fraksi atas empat buah raperda prakarsa eksekutif.

Sebelumnya dari 10 Fraksi yang ada, hanya Fraksi PDIP yang membacakan pemadangan umumnya. Sementara 9 fraksi lainnya memilih menyampaikan kepada pimpinan sidang secara tertulis.

Saat itu, F-PDIP melalui Juru Bicaranya menyoroti sejumlah kebijakan sekaligus program dari Gubernur NTB, dan Wakil Gubernur NTB.

Menanggapi hal itu, Sekda NTB H Rosiady Sayuti menyampaikan jawaban Gubernur NTB.

Mengenai program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar, bahwa dalam raperda rpjmd ini upaya menanggulangi permasalahan tersebut telah dituangkan dalam sasaran kedua pada misi keempat.

Program tersebut akan dijabarkan dalam renstra opd dengan indikator dan terget yang telah ditetapkan. Sementara tentang langkah-langkah penanganan rabies bahwa penanganan terhadap korban telah dilakukan sesuai prosedur penanganan korban rabies.

Berita Terkait:  Pemprov NTB Respon Aspirasi Masyarakat Pulau Sumbawa, Ini Buktinya..!

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah rabies pada manusia yaitu dilakukan melalui penyuluhan/edukasi kepada masyarakat untuk menghindari gigitan anjing beserta tindakan penanganannya.

Selanjutnya, upaya-upaya yang ditempuh agar tidak meluas ke daerah lainnya yaitu melakukan koordinasi dengan OPD terkait kesehatan hewan untuk melakukan peningkatan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR) dan pengendalian populasi HPR.

Tak hanya itu, koordinasi dengan pusat untuk memperoleh dukungan penyediaan logistik vaksin anti rabies (VAR) dan serum anti rabies (SAR). Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan khususnya terkait penanganan rabies. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik hewan untuk selalu menjaga status kesehatan hewan peliharaannya.

Mengenai rencana tentang ‘medical tourism’, gubernur telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (mou) antara pemerintah provinsi dengan beberapa rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta pada tanggal 20 februari 2019, antara lain Rsu Provinsi NTB, RSU Kota Mataram, RS Harapan Keluarga dan RS Graha Mataram.

“Maksud utama program ini adalah memberikan jaminan layanan medis yang lebih baik dan lebih cepat kepada para wisatawan,” tuturnya.

Sementara itu, berkaitan dengan beberapa pertanyaan sejumlah fraksi secara umum juga disampaikan..

Diantaranya, berkaitan dengan isu strategis, permasalahan dan sinergitas perencanaan bahwa rancangan perda rpjmd provinsi ntb tahun 2018 – 2023 ini sudah melalui analisa dan pembahasan yang cukup panjang.

Berita Terkait:  Komunitas #TemanAan Siap All Out untuk Mo-Novi

Yakni dilakukan dengan menganalisa permasalahan dan isu strategis ditingkat lokal, regional, nasional dan global, baik terhadap isu yang aktual maupun isu yang diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang.

Keterbatasan kualitas tenaga perencana di OPD juga tidak bisa kita pungkiri. Untuk itu kata dia, guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas  tenaga perencana melalui diklat.

Selain itu, pemerintah provinsi sudah membuat aplikasi perencanaan berbasis elektronik yaitu entebeplan. dengan menggunakan aplikasi entebeplan, sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan (rpjmd, renstra, rkpd dan renja opd) dapat dilakukan dengan baik.

“Dengan kata lain dokumen rpjmd benar-benar akan menjadi acuan OPD dalam menyusun renstra dan renja OPD. demikian juga dengan breakdown rpjpd ke rpjmd merupakan suatu keniscayaan. Hal ini bisa dilihat dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam rpjpd tahap ke empat sudah dituangkan dalam rpjmd tahun 2018-2023,” jelasnya.

Kemudian tentang program unggulan yang belum dijabarkan dalam dokumen rpjmd jelasnya, bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, program unggulan terakomodir dalam program prioritas untuk pencapaian visi dan misi gubernur.

Berita Terkait:  Rais Syuriah NU Loteng Dukung Selly Maju Pilkada Mataram

Program-program ini telah dijabarkan secara detail, target indikator dan kerangka pendanaannya selama periode lima tahun kedepan dalam Bab VI dokumen rpjmd.

Raperda rpjmd ini lanjutnya, juga sudah mengakomodir isu lingkungan tentang energi terbarukan dan perubahan iklim dalam penjabaran misi keempat NTB Asri dan Lestari, dan juga telah menyiapkan strategi dalam menghadapi revolusi industri, dimana dalam lima tahun kedepan pemerintah provinsi ntb akan terus membangun dan mengembangkan science technology industrial park (stip) yang akan menjadi garda terdepan dalam memasuki era revolusi industri.

“Pembangunan dan pengembangan stip ini sendiri merupakan salah satu uptd yang akan melaksanakan program strategis pemerintah provinsi nusa tenggara barat yang akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan,” tuturnya.

“Untuk pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan dapat dijelaskan bahwa saat ini pemerintah provinsi nusa tenggara barat sedang menyiapkan dashboard balanced scorecard, untuk memonitor secara real time capaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah,” imbuhnya.

Terkait mengenai pendidikan dan pembangunan karakter, disampaikannya bahwa program pembangunan karakter pada anak anak dan generasi muda tergambarkan pada indikator  kinerja daerah yakni “sekolah perjumpaan yang terbentuk”.

“Dimana di sekolah perjumpaan ini ditanamkan karakter dan budaya luhur seperti kejujuran, amanah, toleransi/saling menghargai dan lain-lain, yang bertujuan untuk membangun karakter anak didik,” demikian. (adv)