Beranda POLITIK Gubernur NTB Diharap Lakukan Trobosan

Gubernur NTB Diharap Lakukan Trobosan

BERBAGI
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, H Johan Rosihan, ST.

“Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 Dinilai Rendah”

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna, Selasa (9/7) di Mataram.

Adapun focus kali ini, yaitu terkait Penyampaian Laporan Komisi-Komisi Atas Hasil Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018.

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPRD NTB, bahwa efektivitas realisasi anggaran dan belanja Pemda NTB pada TA 2018 dinilai relative rendah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan, ST saat menyampaikan hasil pembahasan Komisi III.

Ini kata dia, ditunjukan oleh rasio realisasi anggaran yang kurang dari 100% pada sebagian besar pos-pos pendapatan dan belanja daerah.

Dimana pos-pos pendapatan dengan rasio realisasi rendah (kurang dari 80%). Antar alainnya, seperti retribusi daerah 35,76%, dana bagi hasil pajak 77,76%, dan lain-lain pendapatan sah berupa pendapatan hibah 4,83%.

Kemudian, pos-pos belanja dengan rasio realisasi rendah adalah belanja bantuan sosial 75,38%, belanja aset tetap lainnya 61,47%, dan belanja tak terduga 53,17%.

“Pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 adalah negatif dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2017,” kata Johan Rosihan.

Adapun pos pendapatan daerah mengalami penurunan, yakni retribusi daerah 7,86% dengan realisasi hanya 35%,. Begitupun belanja daerah terkait dengan bantuan social 12,03%.

Berita Terkait:  Generasi Muda Harus Berani Taklukan Tantangan Global

Sedangkan belanja tanah 100%, belanja pelatan dan mesin 6,22%, belanja gedung dan banguan 32,09%, belanja jalan, irigasi dan jaringan 28,24%, dan belanja aset tetap lainnya 12,26%.

“Efisiensi realisasi anggaran daerah adalah rendah. Hal ini ditunjukan oleh rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah TA 2018 yang sebesar 94,49%, atau lebih besar dari 80%. Capaian ini adalah lebih buruk, dibandingkan dengan kinerja realisasi anggaran pada TA 2017 yang sebesar 92,35%,” ungkapnya.

Untuk itu menurut pihaknya, dalam tahun 2018 keserasian realisasi alokasi anggaran belanja daerah masih kurang optimal, sebagaimana ditujukan oleh rasio realisasi belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio realisasi belanja orasional terhadap total belanja pada TA 2018 adalah sebesar 80,80%, meningkat dari 75,43 pada tahun 2017. Rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah TA 2018 adalah 19,10%, menurun dari 24,57% pada tahun 2017.

Tak hanya itu lanjut politisi PKS yang dikenal cukup vocal itu, dari sisi kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB selama tahun 2018 masih dalam kategori sedang, dengan rasio pad terhadap pendapatan transfer sebesar 50,76% pada TA 2018.

Kemudian sedikit meningkat dari 50,70% pada tahun 2017. Dengan demikian, pola hubungan daerah dan pusat masih bersifat partisipatif.

Berita Terkait:  DPTb Ditetapkan, Pemilih Berkurang?

Dimana pola hubungan daerah dengan pusat akan berubah menjadi delegatif, jika rasio kemadirian keuangan daerah dapat ditingkan menjadi 75% atau lebih besar.

Dirincikannya, bahwa realisasi pembiayaan netto Provinsi NTB TA 2018 adalah 90,92% dengan nilai rp. 393.404.057.274,73, atau 7,15% lebih rendah dari realisasi pada TA 2017.

Penurunan lebih besar terjadi pada sisi penerimaan daripada sisi pengeluaran. Realisasi penerimaan pembiayaan menurun dari rp. 445.343.917.680,76 pada TA 2017 menjadi 393.404.057.274,73 pada TA 2018.

“Sementara realisasi pengeluaran pembiayaan menurun dari rp. 20.000.000.000,00 (berupa penyertaan modal investasi pemerintah) pada tahun anggaran 2017 menjadi rp. 0,00 pada Tahun Anggaran 2018,” tuturnya.

Lebih jauh, realisasi pembiayaan netto tersebut, menempatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berjalan pada posisi rp. 95.119.632.453,49  TA 2018, yang 62,43% lebih kecil daripada silpa TA 2017 sebesar rp. 253.179.648.723,73.

Besaran saldo anggaran lebih akhir TA 2018 ungkapnya, adalah sama dengan besaran Silpa karena tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

“Nilai total aset daerah menurun 5,12%, dari rp. 13.192.714.829.023,60 pada TA 2017 menjadi rp. 12.517.162.634.762,50 pada TA 2018. Dalam periode ini, aset lancar menurun 49,55%; investasi jangka panjang menurun 12,30%; dan aset tetap menurun 3,21% sementara aset lainnya meningkat 2,23%,” tutur Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini.

Berita Terkait:  Nah, NR Undang Rohmi Gabung ke PPP!

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan apresiasi. Dimana akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 adalah baik.

Hal ini kata Caleg DPR RI Terpilih dari Dapil NTB I Pulau Sumbawa itu adalah sesuai dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan mei 2019.

Terkait beberapa point tersebut, pihaknya juga meminta kepada Gubernur untuk bersungguh-sungguh dan mencari penyebab dan melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam meningkatkan realisasi terendah terjadi pada komponen retribusi pendapatan yang menurun sangat tajam sebesar 35,76%.

“Untuk itu kami (Komisi III, Red) berharap agar gubernur melakukan terobosan penggunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang baik, terukur, terarah, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Johan.

“Selain itu, pemerintah daerah harus merencanakan pendapatan dengan terukur, rasional, dan memiliki kepastian hukum, serta dapat dipetakan pada sumber-sumber pemasukan potensial bagi pendapatan kas daerah; dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar rp. 95 miliar lebih. Gubernur harus memastikan kepada SKPD yang bersangkutan bahwa Pemprov ke depan harus mendahulukan program pembangunan, bukan mendahulukan anggaran baru menyusun program. semoga pelaksanaan APBD 2019 lebih baik dari APBD 2018,” demikian Johan Rosihan. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here