Beranda POLITIK Fraksi PDI-P Sorot Penerimaan PKB dan BBNKB

Fraksi PDI-P Sorot Penerimaan PKB dan BBNKB

BERBAGI
Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna ke-II pada Kamis 20 Juni 2019.

Adapun fokus agenda kali ini, yaitu terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelazan Gubernur NTB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB TGH. Mahally Fikri bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi.

Dari sepuluh Fraksi di DPRD NTB, sembilan diantaranya menyerahkan langsung secara tertulis kepada pimpinan sidang. Sedangkan Fraksi PDI-P sebelumnya menyerahkan laporannya secara tertulis lebih dulu dibacakan.

Dikesempatan itu, Made Slamet selalu Jubir Fraksi PDI-P mengatakan bahwa terhadap target penerimaan PKB sebesar 363 miliar lebih, realisasinya 389 miliar lebih, melampaui target sebesar 26 miliar lebih atau 107 persen.

Berita Terkait:  Ini Gagasan Nofian Hadi Kembangkan Industri Kreatif di Lombok

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pelampauan target penerimaan ini bukan merupakan suatu prestasi. Karena pelampauan target tersebut disebabkan oleh eksekutif melakukan penurunan target pada saat APBD Perubahan sebesar 20 miliar dari target APBD murni sebesar 382 miliar lebih.

Dengan alasan kata dia, bahwa kemampuan atau daya beli masyarakat mengalami penurunan pada saat pembahasan dengan badan anggaran.

Untuk itu, pihaknya menyatakan tidak menyetujui penurunan angka tersebut dengan alasan pertama yakni melihat realisasi penerimaan PKB pada semester pertama sebesar 40 miliar lebih, realisasinya cukup baik.

Berita Terkait:  Terindikasi Ikuti Kampanye, Dua ASN Direkomendasi Sanksi

Kedua, adanya kontradiktif penetapan penerimaan PKB khususnya biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai penjelasan eksekutif, penurunan target disebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Sesungguhnya bukan hanya PKB yg akan mengalami penurunan penerimaan, namun penerimaan BBNKB yang seharusnya berdampak besar dalam penurunan target atau obyek yang dominan dengan BBNKB adalah obyek kendaraan baru.

Dimana memberikan kontribusi sebesar 98 persen sedangkan dilihat hanya memberikan kontribusi 2 persen namun di APBD perubahan target BBNKB dinaikkan sebesar 4 miliar.

“Itulah sebabnya fraksi PDI Perjuangan tidak menyetujui penurunan target PKB tersebut. Ini terbukti dengan realisasi penerimaan PKB mencapai 107 persen. Ini memperlihatkan ketidakmampuan atau ketidak pahaman Bapenda Provinsi NTB membuat perencanaan penerimaan PKB dan BBNKB dengan rasional,” kata Made.

Berita Terkait:  Nofian Hadi : Ayo, Bersama Kita Bangkitkan Pariwisata Lombok Utara!

Terhadap BBNKB lanjut Anggota Komisi II tersebut, penerimaan ini ditargetkan sebesar 350 miliar lebih realisasinya sebesar 357 miliar lebih atau 102 persen.

Yang mana sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada point satu bahwa tidak terbukti kemampuan daya beli masyarakat itu menurun karena realisasi PKB dan BBNKB melampaui target.

Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan rincian penerimaan dari masing-masing bahan bakar seperti solar, premium, pertalite, pertamax, dan lainnya.

Dimana penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) ini ditarget sebesar 226 miliar lebih sedangkan realisasinya mencapai 230 miliar lebih atau 102 persen. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here