Beranda POLITIK Fraksi PDI-P Kritisi Sejumlah Program Zul-Rohmi

Fraksi PDI-P Kritisi Sejumlah Program Zul-Rohmi

BERBAGI
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Sejumlah kebijakan dan program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di kritisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB.

Ini di karenakan , sejumlah program maupun kebijakan dari duo doctor (Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah) dinilai tanpa memiliki kajian matang.

Demikian diungkapkan Ahmad Yadiansyah selaku Jubir F-PDIP pada saat sidang rapat paripurna DPRD NTB dengan focus agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 buah Raperda prakarsa Eksekutif, Jum’at (22/2) kemarin.

Adapun sejumlah program dan kebijakan yang di kritisi F-PDIP ini, antara lainnya menyangkut bidang pengelolaan sampah, hutan, kesehatan hingga pariwisata.

Seperti Program NTB ‘Zero Waste’, wisata medis atau medical tourism, Buang Air Besar (BAB) sembarangan, serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies yang terjadi di Kabupaten Dompu dan Sumbawa.

“Kami melihat penyusunan program tanpa melalui kajian yang mendalam, padahal seharusnya harus ada kajian terlebih dahulu. Sebab program dan kebijakan tidak bisa diujicobakan,” kata Yadiansyah.

Menurutnya, khusus kesehatan, seharusnya penanganan BAB sembarangan dan KLB rabies harus dilakukan adanya keterpaduan dan kesesuaian dengan 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Hal ini, penting agar intervensi program dan pembiayaanya memiliki dukungan dana yang sesuai, sebab angka lebih dari sekitar 194 ribu keluarga di NTB yang masih BAB sembarangan pada tahun 2018 dirasa sangat fantastis.

Berita Terkait:  Selly-Manan Gagas Pengembangan Wisata Pantai Mataram Bersih

“Di sinilah perlu ada sosialisasi bersama guna mengubah perilaku dan budaya masyarakat dengan pemda kabupaten/kota di NTB, agar bagaimana bisa BAB sembarangan itu ditekan. Caranya, hanya satu, yakni intervensi program melalui APBD NTB untuk mengatasi masalah itu,” ucap politisi muda asal PDIP ini.

Hal serupa juga mencakup pada bidang Pariwisata. Seharusnya Pemprov NTB lebih fokus pada upaya penanganan rehabilitasi dan restruktuasi kelembagaan pascagempa, mengingat hingga kini sektor pariwisata NTB belum pulih.

“Ketimbang memfokuskan ke program baru, yakni medical tourism, sebaiknya pemulihan distinasi wisata terdampak gempa ini yang difokuskan digenjot penanganan dan pemulihannya. Bukan, justru membuat program baru yang belum jelas arah capaiannya,” tegasnya.

Menurut pandangan PDIP, terang Yadiasnyah, wisatawan datang ke NTB, khususnya Pulau Lombok adalah untuk berwisata, bukan untuk berobat. Hal itu, karena Pulau Lombok dikenal akan keindahan dan keunikan alamnya.

“Jadi wajar, mengapa kami (PDIP) pertanyakan apa hubungannya antara keindahan alam dengan orang yang berobat itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, pasca musibah gempa yang melanda NTB pada 2018, kondisi pariwisata NTB terpantau masih mengalami keterpurukan.

Oleh karena itu, percepatan program pemulihan, yakni dengan memokuskan pada restrukturisasi kelembagaan dan rekapitalisasi infrastruktur penunjang percepatan pemulihan pariwisata di wilayah terdampak gempa harus lebih menjadi perioritas utama. Sebab, usaha kepariwisataan di NTB harus didorong bangkit kembali.

Berita Terkait:  Johan Rosihan Serap Aspirasi Warga Sabedo

“Itulah mengapa intervensi dan kontinuitas program pariwisata itu penting. Kan branding NTB adalah wisata halal dan bukan medical tourism. Wajarlah, kami mempertanyakan alasan pak Gubernur memprogram pariwisata yang sama sekali tidak prioritas pada kondisi kebencanaan yang membutuhkan pemulihan tersebut,” tuturnya.

Terkait persoalan sampah hingga kini masih menjadi persoalan serius di sejumlah destinasi wisata, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Persoalan sampah itu bukan hanya menjadi persoalan di kawasan objek wisata Gunung Rinjani, tetapi juga di depan hidung kita sampah menjadi masalah baik di kota maupun kabupaten. Karenanya program `zero waste` yang digagas gubernur dan wakilnya justru terpantau hanya hebat di atas kertas saja. Tapi mewujudkan NTB bebas sampah masih kelihatan sangat minim,” demikian Anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil VI Dompu-Bima ini.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi NTB juga telah membentuk empat (4) panitia khusus (Pansus) untuk membahas empat (4) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Eksekutif.

Berita Terkait:  KPU KLU Gelar Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup 2020

Adapun Empat (4) Buah Raperda Prakarsa Eksekutif yaitu :
1.) Raperda tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023
2.) Raperda tentang Pengelolaan Hutan
3.) Raperda tentang Pengelolaan Sampah
4.) Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah

Sebelumnya, dari 10 fraksi di DPRD NTB hanya Fraksi PDI Perjuangan memilih membacakan pemandangan fraksinya. Sementara, sembilan fraksi lainnya memilih menyerahkan laporan pemandangan fraksinya kepada pimpinan DPRD.

Usai menyampaikan pemandangan umum sejumlah fraksi, rapat sempat di skor selama 10 menit dalam rangka melakukan musyawarah memilih ketua tiap pansus.

Alhasil, seperti disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan), H Mahdi bahwa untuk Pansus I di Ketuai oleh Ruslan Turmudzi. Sedangkan Pansus II di Ketuai H Johan Rosihan.

Selanjutnya, Pansus III Diketuai H MNS Kasdiono dan Lalu Jazuli Azhar ditetapkan sebagai Ketua Pansus IV.

Untuk pansus I masih kata Sekwan, bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023. Kemudian, Pansus II akan bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Pengelolaan Hutan.

“Pansus III akan membahas dan mengkaji Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan pansus IV bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah,” terang Mahdi.

“Pansus akan melaksanakan tugas mulai hari ditetapkan berdasarkan rancangan
keputusan DPRD Provinsi NTB,” jelasnya lagi. (NM1)