Beranda POLITIK F-PKS Pertanyakan Dukungan Penyertaan Modal Terhadap BUMD

F-PKS Pertanyakan Dukungan Penyertaan Modal Terhadap BUMD

BERBAGI
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB, H Johan Rosihan.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Fraksi Parta Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi NTB mempertanyakan seperti apa dan bagaimana skema pengembangan serta perbaikan kinerja BUMD kedepan.

“Bagaimana rencana dan skema pengembangan dan perbaaikan kinerja BUMD kita kedepan,” demikian dikatakan Ketua Fraksi sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan pada saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan APBD 2019 pada acara rapat paripurna, Jum’at 16 November 2018 di Mataram.

Hal ini dipertanyakan pihaknya, lantaran didalam pembiayaan pihaknya tidak melihat ada dukungan penyertaan modal kepada BUMD selain PT. Bank NTB Syariah.

Berita Terkait:  Survei Puspoll Indonesia, Jarot-Mokhlis Kejar Elektabilitas Mo-Novi

Sementara BUMD lain kata dia, sudah mengalami stagnasi modal kerja akibat telah terpenuhinya palafon berdasarkan Perda penyertaan Modal yakni, seperti PT. GNE.

Tak hanya itu sambung Johan, demikian pula PT Jamkrida dalam pengembangan usahanya sebagai konsekuensi dari konversi Bank NTB menjadi Syariah.

“Maka PT jamkrida wajib memiliki unit usaha Syariah dan itu juga perlu mendapat dukungan tambahan modal. Hal ini harus diperjelas (Minta Penjelasan Pemprov NTB),” demikian singkat Johan Rosihan. (NM1)

Berita Terkait:  Husni dan Firin Didorong Maju Pilkada 2020