Beranda POLITIK DPP PKB : Novy untuk Sumbawa, Djohan-KLU dan IDP di Bima

DPP PKB : Novy untuk Sumbawa, Djohan-KLU dan IDP di Bima

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya pihak DPP PKB merekomendasikan tiga nama sebagai calon bupati untuk didukung maju pada Pilkada di tiga kabupaten lingkup NTB.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pilkada serentak 2020 khusus di NTB akan terlaksana di tujuh kabupaten/kota. Sedang untuk tiga daerah, DPP PKB telah memunculkan tiga nama.

Daerah itu meliputi Kabupaten Lombok Utara yaitu Djohan Syamsu. Kemudian, di Kabupaten Sumbawa adalah Dewi Noviany. Selanjutnya, Indah Damayanti Putri untuk Kabupaten Bima.

Berita Terkait:  Kemiskinan Masih Jadi "PR" Besar di NTB

Ini berdasarkan hasil terlaksananya fit and proper test yang dilakukan oleh DPP PKB pada tanggal 27 Januari 2020 lalu.

Sedangkan untuk empat daerah lainnya, seperti Lombok Tengah, Dompu, Mataram dan Sumbawa Barat masih berproses.

“Hasil sementara baru tiga (daerah), yang lainnya masih proses. Khusus ketiga orang tersebut diminta mencari calon pasangan dan partai koalisi,” kata Ketua DPW PKB NTB, HL Hadrian Irfani di Mataram.

“Sedangkan untuk bacalon kepala daerah di empat daerah lainnya masih berproses yaitu mengikuti fit and proer test. Kemungkinan hasilnya akan keluar dua atau tiga hari kedepan,” imbuhnya.

Berita Terkait:  Ketua TPPD PKS Sumbawa : Atmosfirnya Masih Sama, Konsisten Mo-Novi

Dikatakannya, partai yang berlambangkan bola dunia dikelilingi sembilan bintang tersebut tidak mungkin mengeluarkan rekomendasi untuk semua bacalon yang mendaftar di PKB.

Karena, setiap kabupaten/kota hanya satu rekomendasi yang diterbitkan baik bagi bacalon bupati maupun wakil bupati sesuai hasil fit and proper test.

“Ya nggak mungkin lah DPP memberikan rekomendasi semua bakal calon,” tutur Anggota DPRD NTB jebolan Dapil Lombok Tengah itu.

“Jadi intinya begini, tiga kabupaten sudah mendapatkan rekomendasi untuk diusung PKB. Tapi mereka harus ikuti petunjuk dan arahan DPP sesuai isi rekomendasi itu. Dan empat daerah lainnya masih berproses,” tutup Hadrian Irfani. (red) 

Berita Terkait:  Dewan Dorong Bentuk Pansus Kinerja BPJP dan BPSDA Lombok-Sumbawa