Beranda POLITIK Dituding Tak Tahu Sejarah Demokrat, JK : “2004 Mahally Fikri Kemana?”

Dituding Tak Tahu Sejarah Demokrat, JK : “2004 Mahally Fikri Kemana?”

BERBAGI

MATARAM — Tudingan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) NTB, TGH Mahally Fikri yang sebelumnya menyatakan Junaidi Kasum (JK) tidak paham sejarah PD seakan mental disapu rata oleh pria yang kerap disapa JK ini. JK justru mempertanyakan balik keberadaan Mahally Fikri di PD sejak 2004 silam. Bukan hanya soal tudingan tak paham sejarah, malah JK secara lepas melibas segala tudingan lainnya. “Saya ingin mengklarifikasi soal Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Mahally Fikri menyatakan bahwa JK tidak tahu sejarah PD,” kata JK-Pengurus DPD PD NTB itu dalam jumpa persnya, Selasa (2/2) di Mataram. “Kedua, soal JK tidak mengerti tentang hak interpelasi. Ketiga, JK tidak pernah berbuat untuk PD. Itu beberapa yang bisa saya ambil dan beberapa DPC yang sempat berkomentar di media,” imbuhnya.

Melalui kesempatan itu, JK menegaskan akan memberikan klarifikasi semua hal tersebut. “Hari ini saya akan klarifikasi semua. Pertama Ketua PD Mahally Fikri menyatakan bahwa JK tidak tahu sejarah. Saya mau tanya balik beliau, tahun 2004 itu beliau kemana? Dan Ketuanya siapa saat mulai berdiri Demokrat?,” tanya JK. Ia menampik secara santai akan pernyataan Mahally. Menurut JK sendiri, sejarah Demokrat sangat dipahami betul olehnya jauh sedari awal. Ia pun selalu aktif menjadi pengurus. “Yang jelas, pada saat zaman Pak Chairil dan Sekretarisnya Bapak Husni Thamrin. Beliau (Mahally Fikri) dimana saat itu?. Itu mereka penerima mandat pertama, beliau (Chairil dan Husni Thamrin) sama-sama sudah almarhum,” ungkapnya menjelaskan jejak sejara awal PD di NTB. “Yang kedua, di 2009 Lalu Abdul Halik Iskandar dan Sekjen Lalu Habib. Saya pertanyakan lagi dimana beliau (Mahally Fikri)? Yang jelas sejarah PD ini sejak di dirikan saya hadir di Demokrat,” tambah JK sembari tersenyum.

Karenanya, ia meminta kepada Ketua DPD PD NTB saat ini tidak meremehkan dirinya dengan melemparkan sebuah pertanyaan yang dianggapnya lucu. Terlebih soal pernyataan sejarah PD di NTB. “Jadi oleh karena itu, saya jangan di remehkan. Justru saya berbalik tanya sejarah dimana beliau pada saat itu? Baru setelah itu TGB (Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi) Ketuanya, berarti beliau (Mahally) generasi keempat. Nah, oleh karena itu, sebagai ketua tentu tidak boleh membuat pernyataan/komentar menuju pada personal,” pesannya.

Menurut dia, pernyataan tersebut akan dianggapnya sah-sah saja jika tertuju secara kelembaga PD. Selain itu, kata JK, lantaran adanya perbedaan pendapat maupun kritikan adalah hal yang biasa dan ia pun menilai memiliki hak atas hal itu. “Kalau ke lembaga PD ya sah-sah saja. Ada perbedaan pendapat, ada kritikan di PD pada hari ini. Sebagai pengurus tentu tidak terpisahkan dan saya sebagai pengurus punya hak. Dan kami sudah laporkan ke DPP, persoalannya dinilai baik atau tidak, maka di Musda lah tempat mempertanggungjawabkan,” kata JK.

Berita Terkait:  DPC Gerindra KLU Kirim Tiga Nama ke DPD Gerindra NTB

Dia juga mengaku prihatin melihat sikap rekan separtainya yang hari ini menjadi wakil rakyat di Udayana (soal interpelasi yang digulirkan) terkesan mengambil keputusan sepihak. “Nah, kami sebagai anggota ketika melihat teman-teman PD yang hari ini menduduki menjadi wakil di Udayana tentu dia tidak bisa dia serta merta apa yang dilakukan itu, menyangkut pribadi-pribadi, harus tetap pada keputusan lembaga dalam arti partai demokrat. Oleh karena itu, kepada beliau harus lebih dewasa dalam rangka semua menyikapi perbedaan pendapat yang ada di internal partai,” tuturnya.

Tak hanya itu, JK pun menjelaskan soal tudingan terkait tentang prestasi. Menurut dia, apa yang sudah diperbuatnya masih saja belum diakui. “Yang jelas pada saat Mamiq Halik Iskandar itu, kita mampu menduduki unsur pimpinan. Suka tidak suka, diakui atau tidak, itu Mamiq Halik mampu menempati unsur pimpinan dengan seluruh gerbongnya,” ungkap JK. Bahkan JK membandingkan pola kepemimpinan sebelumnya hingga PD NTB dipimpin oleh Mahally Fikri. Menurut dia sangat jauh berbeda. “Semua keputusan yang ada pada saat kepemimpinan Mamiq Alex kita semua selalu diajak kompromi/rapat dan seterusnya. Lalu hari ini (Di Kepemimpinan Mahally) jangan bermain pribadi. Begitu juga di jaman Pak TGB. TGB mengantarkan kita Demokrat tetap bertahan di kursi wakil ketua,” sindirnya. “Ketua PD dengan statemen begitu emosional menjawab apa yang saya sampaikan tentang sikap demokrat hari ini. Tentu beliau tidak pantas harus menyatakan sikap, siapa JK, darimana JK, JK tidak tahu sejarah Demokrat, hari ini semua saya luruskan,” katanya lagi sembari menyayangkan.

Berkaitan soal dirinya dinilai tendensius prematur oleh beberapa pihak DPC, JK pun kembali menegaskan. Justru ia melakukan langkah itu sebelum persoalan menjadi runyam. “Justru saya melakukan langkah itu sebelum bermasalah menjadi persoalan. Saya harus segera mengingatkan, mengambil sikap sebagai orang yang bertanggungjawab di partai. Nah itu maksudnya,” jelasnya. “Jadi saya berharap kepada teman-teman DPC jangan ragu, jangan takut, mengatakan salah kalau itu salah. Jangan takut mengatakan benar, kalau itu benar. Nggak perlu takut di PAW, berikan masukan kepada DPD itulah tugasnya DPC jangan menunggu terpuruk apa yang dilakukan teman-teman. Lalu hari ini untuk menyelamatkan diri seolah-olah membela ketua, bukan persoalan membela ketua atau tidak, tapi segera melakukan rapat-rapat DPD,” tegasnya.

Berita Terkait:  Loh Kok, Amin Nyaleg DPR-RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok?

Tak sampai disitu, ia pun menanggapi secara khusus terkait pernyataan Ketua DPC PD Sumbawa Barat (KSB), yakni Mustakim. “Selanjutnya, saudara saya Mustakim sebagai Ketua DPC PD Sumbawa Barat (KSB). Dia menyatakan bahwa harus ada fakta. Ini sudah jelas fakta. Dia calonkan diri di DPRD KSB, kalah telak. Yang kedua, disarankan kita tidak boleh membangun manuver di media, justru sebaliknya kalau ada persoalan DPD nggak usah ada gembar gembor dulu di media terkait dengan interpelasi. Bangun dulu komunikasi dengan pemerintah, sebagai partai pengusung nah baru kita lakukan kalau 1,2,3 sudah melakukan komunikasi ya silahkan,” paparnya.

“Oleh karena itu, kepada saudara saya Mustakim selaku Ketua DPC yang juga merangkap Wakil Ketua lagi justru dia yang memberikan masukan kepada Ketua DPD PD NTB kalau ada langkah-langkah yang salah hari ini dilakukan teman-teman yang hari ini menduduki sebagai wakil rakyat atas kendaraan PD. DPC PD KSB kemarin jelas, sudah tahu terpuruk dirinya terus mengusung juga tidak, menjadi faktor pendukung juga tidak. Apakah ini bukan fakta? Nah, saya berharap kepada teman-teman apa yang saya sampaikan kepada PD NTB yang hari ini mewakili rakyat dengan kendaraan demokrat tentu apa yang saya sampaikan harus bersikap dewasa,” lagi tegasnya.

JK begitu berharap agar semua ini dapat dijadikan introspeksi dalam mengoreksi terkait hal atau pernyataan yang ditujukan kepadanya. “Jadikan bahan untuk mengoreksi, kalau bilang itu siapa JK, darimana JK dan seterusnya itu saya kira sebuah kekeliruan. Kita hanya berbeda nasib belum waktu masuk dan duduk di DPR. Kemudian terkait dengan tentang apa distribusi JK untuk PD apa yang disampaikan Mahally Fikri, dia meminta silahkan kembali bertanya kepada Mamiq Halik Iskandar yang waktu itu pada pemilu tahun 2009. Saya total membantu di Pulau Sumbawa sampai mengantar mereka sampai selesai sampai menduduki. Berkontribusi kepada demokrat tidak harus dengan uang, dengan pikiran dan tenaga. Itu yang harus kita lakukan, tidak semestinya hari ini saya setor duit, loh itu mau kemana kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Ketua DPD adalah sebuah kekeliruan. Mari kembali, sama-sama memperkuat demokrat,” ajaknya.

Berita Terkait:  Dukungan NW Dinilai Jadi Suplemen Pendobrak

Disisi lain, JK juga mengajak pihak DPC, DPD agar jeli melihat hal seperti ini. Begitupun soal isu ditingkat DPP yang lagi marak saat ini. “Saya minta ini jangan ditumpangi untuk membenarkan diri bahwa di partai demokrat NTB ada pemecah. Jangan menyelamatkan diri di ini. Yang jelas, saya pribadi atas nama pribadi maupun pengurus PD NTB kami tetap solid dengan AHY. Kami sekali lagi, tetap solid dengan AHY. Kita akan antar AHY menjadi calon presiden 2024,” tegas JK.

“Nah, jadi tidak perlu lagi bersembunyi dibelakang kegaduhan hari ini di DPP itu terus bahwa, oknum DPD PD lagi melakukan pemecahan. Saya sekali lagi, jangan lagi menumpangi hal-hal ini bahwa kita ada oknum yang memecah belah demokrat. Hari ini saya menyatakan bahwa kita tetap solid, hanya kemarin ada persoalan perbedaan pendapat yang mungkin secara pribadi atau organisasi dilakukan tentang interpelasi tanpa kordinasi lalu melakukan interpelasi. Partai demokrat sebagai pengusung Zul-Rohmi wajib hukumnya mengawal mengantar lima tahun sampai selesai. Itu kontrak sampai lima tahun. Lalu hari ini kalau ada kekeliruan Zul-Rohmi, silahkan dipanggil, ditegur, diajak komunikasi, kan beliau (Zul-Rohmi) enak juga orangnya,” sarannya.

Terakhir, JK juga menerangkan bahwa apa yang disampaikannya pada hari ini adalah untuk meluruskan semua pernyataan Ketua DPD PD NTB. Baik itu soal interpelasi, sejarah, termasuk isu di Jakarta dan sebagainya. “Kami pada saat ini tetap solid untuk mendukung AHY sebagai Ketum DPP PD. Di NTB, Alhamadulillah tidak ada oknum-oknum yang diiluar gerbong AHY yang saat ini untuk diam-diam berangkat ke Jakarta. Tidak ada, saya jamin itu. Kalaupun keberangkatan saya sebelumnya, itu adalah murni karena melihat kondisi Demokrat untuk berkonsultasi dan melaporkan kepada Pak Sekjen. Persoalan mereka menilai baik atau tidak, silahkan nanti DPP yang menilai. Yang jelas, saya sudah buka ruang, saya buka tempat untuk menjadi harapan teman-teman tentang kondisi PD hari ini,” demikian Junaidi Kasum. (red)