Beranda POLITIK Dewan Minta Alokasi CSR Satu Pintu

Dewan Minta Alokasi CSR Satu Pintu

BERBAGI
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Gahtan Hanu Cakita

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kembali menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa saat ini. Karena keberadaan CSR yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat, khususnya yang berdekatan dengan lokasi perusahaan masih dipertanyakan. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Salah satu contoh, seperti yang disuarakan masyarakat Kecamatan Batu Lanteh terkait CSR PDAM Sumbawa, beberapa waktu lalu. Untuk itu, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menginginkan adanya alokasi CSR satu pintu, guna memberikan keterbukaan.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Gahtan Hanu Cakita mengatakan, pihaknya saat ini mulai mengakomodir masukan mengenai alokasi CSR perusahaan yang masih banyak belum diketahui masyarakat.

“Kemarin kita sudah mencoba untuk memulai bagaimana mengakomodir CSR. Dalam artian  ini masukan hampir dari semua masyarakat  kalau banyak perusahaan yang ada di situ yang tidak tau kemana CSR nya dialokasikan. Ini sangat bertentangan dengan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Disatu sisi undang-undang kita nomor 40 tahun 2007 itu mengatur tentang bagaimana tanggung jawab sosial terhadap masyarakat,” ujar Anggota Dewan asal Fraksi Golkar ini, pada Rabu (9/10).

Berita Terkait:  NR Prihatin dengan Kondisi Hutan NTB

Menurut Aan akrab legislator muda ini disapa, salah satu langkah mengatasi hal ini yaitu melalui alokasi CSR satu pintu. Dimana nantinya besaran CSR, penempatannya untuk masyarakat dapat diketahui secara terbuka. Termasuk dengan apa yang dihasilkan dari CSR tersebut.

Selain itu, Aan juga meminta agar Pemda Sumbawa dapat membuat regulasi terkait alokasi CSR satu pintu ini. Karena koordinasi dengan beberapa pimpinan DPRD Sumbawa sudah dilakukan.

“Perizinan satu pintu itu satu kemajuan bagi proses investasi daerah. Tapi kita juga lupa selain input kita juga harus memikirkan ouput. Karena input dan output itu selalu berjalan, selalu ada. Ketika perusahaan itu sehat outputnya ya harus besar yang dikeluarkan. Jadi saya harap pemerintah segera membuat regulasinya dan kita juga sudah koordinasi dengan beberapa pimpinan untuk segera membuat perda alokasi CSR satu pintu. Dalam artian pemerintah tidak ingin mengintervensi perusahaan tetapi pemerintah harus tahu kemana arah dari CSR itu. Jadi nanti dalam CSR satu pintu itu, beberapa perusahaan bisa urunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah situ. Misalnya tiga perusahaan bisa menjadi satu unit CSR, tetap perusahaan itu yang mengakomodir, karena pemerintah tidak bisa mengintervensi itu, tapi pemerintah harus mengadministrasi, harus memfasilitasi karena itu untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat Sumbawa,” paparnya.

Berita Terkait:  Masya Allah, Kades Batu Bangka Wakafkan Tanahnya untuk Hal Ini..

Diakuinya, jika hal ini dapat terealisasi, maka Kabupaten Sumbawa akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan alokasi CSR satu pintu.

“Kalau sudah ada regulasinya kita cocokan dengan perundang undangan, menghasilkan satu Perda. Perda yang harus ditaati. Kita juga tidak mau membuat perda ibaratnya perda yang tidak memiliki ketaatan ‘Perda mandul’. Jadi Perda yang betul betul produktif, pro terhadap kepentingan masyarakat,” tandasnya.

“Saya berpendapat Penggalokasian CSR satu pintu itu penting. Kabupaten Sumbawa akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan ini. Mengingat banyak perusahaan besar skala daerah yang main kucing-kucingan dalam mendistribusikan CSR nya. Saya berharap eksekutif serius membuat regulasinya, dan kami di legislatif akan sangat antusias membuat perda tentang ini. Ini demi kemajuan kita bersama,” tambahnya. (red)

Berita Terkait:  KUA-PPAS APBD 2020 Penuh Misteri