Beranda POLITIK Delapan Raperda Prakarsa DPRD Disosialisasikan

Delapan Raperda Prakarsa DPRD Disosialisasikan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Sebanyak delapan (8) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2019 usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa, mulai disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan untuk mendapatkan usulan atau masukan, guna mempertajam muatan materi Ranperda usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa, yang pada akhirnya akan dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama pemerintah.

Dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Moyo hilir, pada Selasa (5/3), rombongan DPRD kabupaten Sumbawa dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T., M.Si., turut mendampingi Ketua dan Anggota Komisi IV, Ida Rahayu S.Ap dan  Hamzah H. Abdullah,  Anggota Komisi I Adizul Syihabuddin dan Anggota Komisi III Hairil dan H. Hafied Awad BA. Hadir pada kegiatan tersebut,  Sekretaris Dewan, H. Amri S.Sos., M.Si Camat Moyo Hilir, M. Lutfi Makki, beserta jajaran pemerintahan setempat, para Kades,  Ketua BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Berita Terkait:  Reses Hari ke III, Johan Sambangi Warga Moyo Hulu

Adapun delapan Ranperda yang disosilisaikan, yakni Ranperda Perlindungan Jaringan Listrik, Ranperda Cagar Budaya, Ranperda Pelestarian Lingkungan Hidup, Ranperda Standar Keselamatan Bangunan Gedung Publik, Ranperda Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ranperda Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Desa, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Ranperda  mengenai Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Berbahaya, Dan Zat Aditif Lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Kamaluddin, S.T., M.Si menjelaskan beberapa tahun lalu Perda baru disosialisasikan setelah ditetapkan terlebih dahulu. Namun hal ini bisa menimbulkan beberapa pihak atau stakeholder merasa tidak diberi kesempatan untuk dapat melakukan pembedahan atas Perda tersebut. Sehingga pola sosialisai dirubah, agar Perda yang telah disetujui menjadi lebih sempurna.

Berita Terkait:  TGH Saleh Hambali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

“Supaya Perda ini menjadi mendakti sempurna, kita mengakomodir seluruh pendapat masyarakat atau stakeholder. Untuk itu, sebelum kita proses menjadi sebuah Perda, sebelum sampai ke meja Gubernur atau Menteri maka perlu kita beritahukan dulu ke masyarakat,” ujarnya usai melakukan sosialisasi.

Diterangkannya, agar tidak membatasi kreatifitas atau inovasi, maka dalam sosialisasi ini, masyarakat dapat mengkritisi, memperbaiki, memberi masukan, memangkas atau lain sebagainya dalam Ranperda yang diusulkan.

“Jangan sampai Perda yang kita bangun ini, kita terbitkan ini justru menghukum masyarakat untuk tidak bisa kreatif. Terutama kepala desa atau lembaga yang ada di desa itu menjadi tidak bergerak, tidak bisa berinovasi apa-apa karena dibatasi aturan-aturan itu,” jelasnya

Berita Terkait:  Najmul-Suardi Kuasai Panggung Debat Publik Perdana

“Jadi kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk bisa memberikan kita masukan-masukan, kritisi, itu makna sosialisasi hari ini. Menyangkut yang kita bahas hari ini adalah kulitnya saja, karena kita dibatasi ruang dan waktu, untuk kemudian masyarakat selanjutnya bisa mengkomunikasi kan kepada kami secara pribadi, anggota DPR maupun ke Waleg, Pansus kah nanti untuk menjadi lebih sempurnah lah itu intinya,” tambahnya. (NM3/*)