Beranda POLITIK Biaya Pilkada 2020 di NTB Capai Rp 147,3 Miliar Lebih

Biaya Pilkada 2020 di NTB Capai Rp 147,3 Miliar Lebih

BERBAGI
Nampak Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (JADI) NTB, Lalu Aksar Ansori sebagai narasumber pada acara tersebut, Ahad (17/3)

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Sesuai tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak tahun 2020, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada telah menyelesaikan penandatanganan nota perjanjiah hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaannya.

Berdasarkan total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Kabupaten/Kota kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar Rp 147,3 miliar lebih.

Adapun rinciannya, untuk di Pulau Lombok yakni meliputi Kota Mataram sebesar Rp. 25.000.000.000, Lombok Tengah Rp 28.000.000.000, selanjutnya Lombok Utara Rp. 16.200.000.000.

Berita Terkait:  Sambirang : Insya Allah, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat KS-KSB

Sedangkan di Pulau Sumbawa sendiri, Kabupaten Sumbawa, 25.000.100.000, Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Dompu Rp. 15.000.000.000 dan terakhir Bima sebesar Rp. 24.668.000.000.

Kepada media ini, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan dalam tahapan pemilihan serentak 2020 telah dijadwalkan penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Tercatat kata dia, Kabupaten Bima adalah daerah yang pertama kali melaksanakan penandatangan NPHD pada tanggal 28 September 2019 lalu.

“Alhamdulillah Provinsi NTB juga adalah provinsi pertama yang menuntaskan penandatanganan NPHD seratus persen, ini patut kita syukuri,” ujarnya, Ahad (6/10) di Mataram.

Berita Terkait:  Disebut Maju Pilkada, JR : Saya Orang yang Kufur Nikmat Kalau Saya Maju Bupati!

Sementara itu, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan proses pengusulan anggaran pemilihan serentak 2020 telah berjalan cukup lama.

KPU kabupaten/kota telah mengajukan proposal usulan anggara sejak Mei 2019 lalu, pasca berakhirnya pemungutan suara Pemilu 2019.

Serangkaian pembahasan telah dilalui oleh KPU Kabkota bersama TAPD masing-masing sehingga disepakati nominal yang ditandatangani dalam NPHD.

Proses selanjutnya kata Ansori, adalah pembukaan rekening dan meregister anggaran ke kementerian keuangan, atau memasukkan anggaran tersebut kedalam APBN.

Berita Terkait:  Wabup KLU Terima Kunker Komisi IV DPR-RI

“Karena standar yang akan digunakan dalam penggunaan dana hibah ini mengikuti mekanisme APBN,” tutup Ansori. (red)