Beranda POLITIK Bawaslu Sumbawa Perketat Pengawasan ASN dan Perangkat Desa

Bawaslu Sumbawa Perketat Pengawasan ASN dan Perangkat Desa

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Bawaslu Kabupaten Sumbawa semakin memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aktivitas di media sosial. Ini dilakukan, karena tahapan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas sudah mendekati hari terakhir. Untuk itu, para ASN dan perangkat desa diingatkan kembali untuk menjaga netralitas.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Hamdan Syafi’i, S.Sos.I kepada wartawan, Selasa (24/11) menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu sejauh ini, memang ada beberapa perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan kampanye. Kasus dimaksud sudah dalam penanganan pelanggaran Bawaslu.

Berita Terkait:  Reses Perdana, Nanang Sambangi Warga Hijrah

Sementara terhadap ASN, dari pantauan Bawaslu, memang ada oknum ASN yang diduga terlibat. Namun Bawaslu membutuhkan bukti atas perbuatan yang dilakukam oleh oknum ASN dimaksud.

“Yang sudah diproses Bawaslu satu kepala desa dan dua perangkat desa yang masuk dalam pengawasan langsung jajaran Panwas di lapangan,” ujarnya.

Di sisa 13 hari masa kampanye, Hamdan akrabnya disapa mengimbau kepada seluruh ASN, seluruh kades serta perangkatnya, serta seluruh stakeholder yang secara aturan dilarang untuk berkampanye aktif agar tetap menjaga netralitas.

Berita Terkait:  Ketua JKSN NTB Hadiri Silaturahim Pengasuh Ponpes Se-Indonesia

“Kami tetap memantau, apalagi saat ini kami sudah melantik jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS),sahabat PTPS kami minta untuk melakukan pengawasan langsung terhadap ASN di wilayah kerja msing-masing agar tidak terlibat aktif dan mempromosikan Paslon tertentu,” jelasnya.

Kemudian terkait posisi Ketua RT, menurutnya memang tidak termasuk dalam perangkat desa. perangkat desa yang diatur dalam UU Pilkada hanya sampai kepala dusun. Memang secara aturan tidak diatur. Namun untuk menjaga kondusifitas seluruh perangkat desa agar menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk sama-sama menjaga kondusifitas wilayah masing-masing.

Berita Terkait:  KPU Sumbawa Sukses Gelar Debat Publik Paslon Tahap Pertama

“Tidak ada sanksi dan larangan. Ini soal etika karena RT/RW menjadi corong di desa. Meskipun tidak diatur tetapi untuk menjaga kondusifitas itulah, kami dari Bawaslu menghimbau agar sama-sama. Meskipun tidak diatur di regulasi Pilkada. Tetapi kondusifitas menjadi kunci utama keberhasilan dari proses Pilkada itu sendiri,” pungkasnya. (red)