Beranda POLITIK Bawaslu Harap Pilkada dan Pemilu Digelar Terpisah

Bawaslu Harap Pilkada dan Pemilu Digelar Terpisah

BERBAGI

MATARAM — Dinamika pembahasan revisi undang-undang kepemiluan terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang digelar serentak dengan pemilu presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) 2024 terus bergulir. Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI dominan menyetujui pilkada digelar serentak ditahun 2024 dengan pilpres dan pileg.

Meski demikian, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara tekhnis berharap agar pelaksanaan pilkada dengan pemilu nasional dipisahkan. Sebab, jika digelar serentak akan memberikan beban yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu.

“Ndak bisa kita hindari akan ada beban kerja yang bertambah. Ini tentu membutuhkan energi tambahan bagi penyelenggara pemilu kalau memang betul kesepakatannya akan tetap digelar serentak tahun 2024,” kata Itratif selaku Komisioner Bawaslu Provinsi NTB divisi SDM di Mataram.

Berita Terkait:  Program Beasiswa NTB Dinilai Jadi Trobosan yang Mulia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024. Untuk revisnya sampai sejauh ini memang masih dalam proses pembahasan di DPR RI, dan belum ada keputusan.

“Betul memang masih dalam proses diskusi yang panjang. Tapi kalau melihat arah dukungan fraksi-fraksi di DPR sudah kelihatan bahwa Pilkada dan Pemilu akan digelar serentak,” ujar Itratif.

Oleh sebab itu, jika nanti diputuskan bahwa Pilkada digelar serentak dengan Pemilu Nasional ditahun 2024. Maka suka tidak suka pihaknya sebagai penyelenggara tekhnis akan tetap melaksanakannya. “Kita ini pelaksana UU, kita tetap akan patuhi apapun keputusan yang diambil oleh DPR dan pemerintah, tentu akan kita ikuti. Tapi bagaimana tekhnis pelaksanaanya seperti apa, nanti akan dibahas lebih lanjut,” tuturnya.

Berita Terkait:  Dua TGB Instruksikan Jamaah NW Sumbawa Menangkan Mo-Novi

Akan tetapi, yang jelas kata Itratif, akan ada tahapan yang berbenturan yang berpotensi berat untuk dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga dalam tahapan itu mau tidak mau penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu akan melakukan penyesuaian.

“Memang kalau dari konsep beda bulan, tapi pasti akan ada tahapan pemilu yang akan dilakukan bersamaan. Tentu nanti dalam pengawasan dan penegakan hukum akan ada penyesuaian. Contoh kecil, masih ada tahapan krusial pada Pilkada, bagi paslon yang tidak puas dengan hasil sedang menggugat di MK, disisi lain tahapan pemilu berjalan, nah ini berat,” katanya.

Berita Terkait:  KPU KSB Terima Surat Suara Sebanyak 459.156 Lembar

“Oleh karena itu nantinya KPU perlu menyusun aturan teknis tahapan dengan sangat detail. Jangan sampai ada tahapan krusial berbenturan, maka itu akan menyulitkan kita sendiri sebagai penyelenggara,” sambungnya.

Apabila belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 lalu. Memperlihatkan bagaimana besarnya beban penyelenggara pemilu. Sehingga banyak korban berjatuhan karena kelelahan. “Memang itulah tantangan jadi penyelenggara, resikonya tinggi belajar dari pengalaman 2019 lalu, jadi wajar penyelenggara (Bawaslu) rekomendasikan pilkada dan Pemilu digelar terpisah,” demikian Itratif. (red)