Beranda POLITIK APBD Murni Sumbawa TA 2019 Dipertanyakan

APBD Murni Sumbawa TA 2019 Dipertanyakan

BERBAGI
Anggota Komisi III sekaligus Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa, Rosihan, SE

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Sumbawa, Rosihan SE., mempertanyakan kejelasan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) Tahun Anggaran 2019.

Ini berangkat dari merebaknya rumor pada beberapa post anggaran termasuk sejumlah program ditiap OPD Sumbawa cukup banyak dilakukan pergeseran anggara tanpa melalui mekanisme yang benar.

Padahal kata Rosihan, pembahasan APBD Murni telah di sepakati secara bersama-sama melalui agenda paripurna APBD Murni Tahun Anggaran 2019 beberapa waktu lalu.

“Kami selaku anggota Anggota DPRD Sumbawa sekaligus Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa, mempertanyakan kepada pemerintah daerah terutama TAPD Sumbawa terkait dengan banyaknya rumor di beberapa post anggaran untuk beberapa program di tiap-tiap OPD Sumbawa banyak dilakukan pergeseran anggaran tanpa melalui mekanisme yang benar,” tanyanya, Kamis (25/4).

Berita Terkait:  Relawan Karbag Siap Berjuang untuk Mo-Novi

Menurutnya, hal ini tidak boleh dilakukan sepihak oleh Eksekutif, karena semuanya sudah disepakati secara bersama dan sesuai dalam tahapannya. Seperti pada tingkatan Banggar, Komisi, maupun paripurna dengan risalah rapat paripurna.

Disitu kata politisi muda asal PKS itu sudah tertera dengan jelas mana yang disetujui/tetapkan dan tidak dilakukannya penganggaran maupun perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Bila hal ini benar-benar terjadi, maka saya selaku Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan sekaligus Anggota DPRD Sumbawa mempertanyakan hal ini,  dan akan segera melakukan upaya hukum bila hal ini benar-benar terjadi (Terkait APBD Murni),” kata Rosihan.

Berita Terkait:  Soal Pembangunan STIP, Dewan Minta Dikaji Lebih Mendalam

Untuk diketahui masih kata pria yang kerap disapa Han ini, bahwa pemerintahan di daerah adalah Eksekutif dan Legislatif. Maka dari itu, harus saling menghargai, terlebih setiap anggaran yang ada di daerah harus dilaksanakan dengan benar dan melalui mekanisme yang benar.

Sehingga lanjutnya, tidak terindikasi bahwa eksekutif yang mengajukan anggaran dan eksekutif juga yang menetapkan Anggaran APBD. “Pemerintahan ini sudah nggak benar, kalau sistem ini benar-benar terjadi,” kata Han.

Terkait dengan semua program yang sudah di bahas dengan Komisi III DPRD Sumbawa, ia juga meminta kepada semua OPD Sumbawa selaku mitra komisi III, agar semua program yang sudah dibahas bersama maupun tidak ditetapkan anggarannya agar benar-benar dijalankan sesuai dengan kesepakatan pada saat pembahasan.

Berita Terkait:  Pilkada Sumbawa, PDIP Kelabakkan Cari Koalisi?

“Bila hal ini tidak di indahkan oleh OPD terkait, maka saya selaku Anggota Komisi III DPRD Sumbawa akan melakukan mekanisme dengan perundang-undangan yang belaku, sesuai dengan hak seorang anggota DPRD yang telah diperintahkan oleh UU,” demikian Rosihan. (NM1)