Beranda PERISTIWA Pendataan Dinilai Tak Sesuai Fakta, Korban Gempa Kecewa Berat

Pendataan Dinilai Tak Sesuai Fakta, Korban Gempa Kecewa Berat

BERBAGI
Keterangan Foto : Nampak kondisi rumah Lalu Edy Setiawan (37), salah seorang warga terdampak (korban gempa) yang ditinggal BTN Pondok Indah No 2C Monjok Culik lingkup Mataram.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Nampaknya persoalan pendataan rumah warga terdampak akibat gempa 2018 lalu dilapangan perlu menjadi perhatian bersama.

Pasalnya masih saja ditemukan, pendataan yang dilakukan dinilai tak sesuai pada kenyataannya dilapangan.

Persoalan ini tak hanya terjadi di Pulau Sumbawa saja, tapi juga di Pulau Lombok. Betapa tidak, korban gempa yang seharusnya masuk dalam kategori rumah rusak berat, malah terdata rusak ringan.

Seperti yang dialami Lalu Edy Setiawan (37), warga BTN Pondok Indah No 2C Monjok Culik lingkup Mataram.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, rumah pria yang berprofesi sebagai honorer lingkup Pemprov itu mengalami kerusakan cukup serius akibat gempa lalu.

Tak hanya Edy, warga sebagai tetangganya pun merasa kaget dan heran. Padahal diketahui rumah milik Edy mengalami kerusakan cukup parah, namun masuk kategori rusak ringan.

Hal ini menyusul setelah Edy menerima SK (Rumah Kategori Rusak Ringan) dan hal itu diketahui pula oleh Lurah Monjok.

“Bukan saya saja, tetangga-tetangga saya juga kaget, kok rumah saya yang rusak berat masuk kategori rusak ringan, sementara yang lainnya rusak ringan malah masuk rusak sedang. Malah katanya lurah itukan dapet data dari BPBD,” tuturnya kepada, Jum’at (12/4).

Berita Terkait:  Refleksi Makna NTB Gemilang di Tengah Takbir Idul Fitri

Berdasarkan komunikasi antara dirinya da pihak kelurahan setempat, Edy mengaku data yang didapatkan itu dari pemilik rumah yang sudah ber SK kan dari BPBD Kota yang khusus diwilayahnya. Terlebih bertugas khusus melakukan survey, sedangkan validasi bukan dari pemerintah lurah sendiri.

“Jadi kalau mau naik kelas ya harus melalui prosedur lagi, buat berita acara segala macemlah, panjang prosedurnya,” ucapnya kecewa.

Terkait hal ini, ia mengaku begitu kecewa, sebab SK yang diperolehnya dinilainya tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Ia juga berharap agar pemerintah bisa merubah SK tersebut dan masuk dalam kategori rusak berat. Karena pada kenyataannya kata dia, kondisi rumah pasca gempa lalu terbilang serius.

Mengingat biaya dalam membangun rumah tidaklah sedikit. Sesuai pernyataan awal pemerintah sendiri siap memberikan bantuan stimulan bagi rusak berat sebesar Rp 50 juta.

Kemudian, rumah warga yang mengalami kerusakan sedang akan diberikan Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

Berita Terkait:  Akibat Tak Sabar, Mobil Tabrak 8 Anak di Bima 

“Saya harap agar SK nya dirubah, sesuai kondisi rumah kami,” pintanya.

Sementara itu BPBD NTB yang coba dikonfirmasi koran ini membenarkan SK atas nama Lalu Edi Setiawan masuk dalam rusak ringan sesuai SK Walikota Mataram No 988/VIII/2018 tentang dan Validasi Tahap IV (EMPAT) dengan No 2629 atas nama N Lalu Edi Setiawan. Sayangnya pihak BPBD belum memberikan tanggapan apakah akan ada validasi ulang atau tidak.

Pihaknya mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipahami dan disamakan persepsinya. Dimana ada istilah verifikasi dan validasi.

Dua istilah itu juga ada yang menggabungkan langsung keduanya. Di Pemda Loteng misalnya, memisahkan secara jelas fase Verifikasi dan Validasi.

“Verifikasi dan Validasi adalah domainnya Pemda bukan Pemprov,” kata Kepala BPBD NTB, H Mohammad Rum.

Wakil Ketua II/Eksternal TPK yang ditunjuk/dimandat oleh BPBD NTB untuk menghandle rehap rumah RR dan RS, Hadi Suntoso terpisah.

Berikutnya kata dia Pemda meng SK kan atau menetapkan hasil Verifikasi/Validasinya daalm SK Bupati /Walikota.

Berita Terkait:  Seorang Warga Desa Maronge Tenggelam di Sungai

Sampai saat ini bahkan ada Pemda seperti Sumbawa mengeluarkan 12 SK dan KSB  KSB  9 SK. Selain tahapan itu yaitu Verifikasi, Uji Publik dan Validasi.

Karena adanya data Anomali/Tidak sesuai (Perbedaan antara data dgn Fakta lapangan, dilakukan juga Validasi atas data anomali tersebut.

“Dan faktanya sekarang SK Penetapan hasil verifikasi /validasi SK di Keluarkan oleh Bupati atau Walikota bukan oleh Gubernur,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya menghimbau kepada yang bersangkutan agar segera melaporkan persoalan ini kepada pihak BPBD Kota Mataram/BNPB.

“Laporkan data yang sebenarnya ke BPBD (Kota Mataram), bawa datanya,” imbaunya.

Sementara itu, pihak BPBD Kota Mataram yang dikonfirmasi media ini Jum’at siang (12/4) tadi mengaku bahwa semua data berdasarkan dari kelurahan.

“Data awal semua bersumber dari data kelurahan. Tinggal di konfirmasi di fasilitator atau langsung ke BPBD,” ujar Kalak BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki.

“Ke kantor saja dulu, nanti di validasi factual oleh tim kebenarannya tersebut,” demikian singkatnya ia menambahkan. (NM1)