NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA – Kinerja semua pihak yang terlibat ikut dalam mempercepat proses rehab rekon pascagempa NTB nampaknya patut diapresiasi.
Pasalnya, progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi para korban gempa bumi 2018 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, ternyata lebih cepat dari data resmi BPBD NTB.
Kepada NUSRAMEDIA, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Ahsanul Khalik mengatakan, kondisi pembangunan RTG yang sangat progresif itu ditemukan dalam tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya dan jajaran, Selasa (9/7) ke sejumlah Kecamatan di Lombok Utara.
Dalam peninjauan tersebut H Ahsanul Khalik juga didampingi Kepala BPBD Lombok Utara Drs Muhadi, Kabid Rehab Rekon BPBD Drs Hari Widyatmoko, serta para fasilitator sipil dan TNI.
“Dari perjalanan ke Lombok Utara progress penbangunan RTG secara umum sangat baik, dan temuan lapangan kami, data resmi yang kita miliki bersama TNI-Polri (ternyata) berbeda dengan kondisi lapangan (Lebih Baik, Red),” ungkap Kalak BPBD NTB.
Data BPBD NTB melansir jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31 persen dari total Rumah Rusak Berat (RB), 44 ribu yang tercatat di Lombok Utara.
Sementara kondisi di lapangan lanjut pria yang kerap disapa Bang AKA itu, bahwa jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya sudah mencapai 80 persen.
“Yang kita lihat di lapangan faktanya yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai itu sudah hampir 70% – 75%. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80% lebih,” kata Ahsanul.
Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini juga menjelaskan, kondisi lapangan yang lebih cepat dari data BPBD terjadi karena ternyata belum semua fasilitator pendamping melaporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB.
Menurutnya, pola swakelola dan kegotong-royongan yang dilakukan masyarakat korban gempa di Lombok Utara menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut.
“(Bisa cepat) karena (masyarakat) yang pakai sistim swakelola dan gotong royong sangat banyak di Lombok Utara. Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” katanya.
Ahsanul mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan meminta TPK, fasilitator Sipil, TNI – Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kondisi lapangan yang ada.
Ia menambahkan, meski progres di Lombok Utara sangat baik, namun untuk kawasan tiga Gili, Trawangan, Meno dan Air, sama sekali belum dilakukan pembangunan RTG.
“Ada 68 unit di tiga Gili, yang belum sama sekali dilakukan pembangunan karena terkendala masalah biaya angkut material yang sangat besar dan tidak cukup dari dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk kendala di Gili tersebut, Ahsanul mengatakan, pihaknya akan membahasa secara khusus dengan BNPB dan Bupati Lombok Utara.
“Dalam percepatan ini, tentu semua kendala akan kita carikan solusinya,” demikian H Ahsanul Khalik. (NM2)
