Beranda PERISTIWA Owner Metzo Sikapi Bijak Persoalan Kasus Striptis

Owner Metzo Sikapi Bijak Persoalan Kasus Striptis

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Owner Metzo Executive Club & Karaoke Lombok, Ni Ketut Wolini nampaknya sangat bijak dalam menyikapi persoalan kasus penari tanpa busana (telanjang/striptis) yang telah dikuak oleh kepolisian belum lama ini.

Kepada NUSRAMEDIA, Ni Ketut Wolini mengaku mendukung sepenuhnya pihak kepolisian dalam menindak lanjuti persoalan tersebut. Selain itu, dia juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Mari kita hargai dan hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga berharap agar pihak-pihak lain juga jangan menghakimi sesuatu yang belum terbukti,” tutur perempuan yang kerap disapa Wolini ini, Kamis (13/2) di Mataram.

Dia mengaku cukup kaget mengetahui adanya hal tersebut bisa terjadi di Metzo. Karena beberapa hari terkahir dirinya sedang berada di luar daerah mengikuti agenda organisasi secara nasional.

Di Metzo lanjutnya, ada banyak peraturan yang dibuat, tentunya tidak melanggar hukum dan hal itu mutlak diterapkan pihaknya untuk dipatuhi bersama (manajemen).

“Kami dari owner sama sekali tidak tahu ada hal seperti itu. Dan tidak pernah ada layanan tarian telanjang itu,” kata Wolini.

“Bukan kami mengelak, tidak. Karena kami memang tidak mengerti (bisa sampai terjadi hal demikian di metzo),” imbuh perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB tersebut.

Ia menyerahkan persoalan ini sepenuhnya terhadap pihak aparat penegak hukum, khususnya Polda NTB yang menangani kasus tersebut. Kalaupun nantinya terbukti ada keterlibatan karyawannya, ia mengaku akan mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi.

“Kalaupun nanti terbukti, siapapun disitu termasuk karyawan saya, kami akan pecat,” tegas Wolini sembari mengungkapkan bahwa aturan yang diterapkan pihak Metzo mutlak dan tidak pernah melanggar hukum.

DIDESAK MUNDUR DARI PHRI NTB

Mengenai begitu banyaknya pihak yang mendesaknya untuk mundur dari jabatan Ketua DPD PHRI NTB, Wolini menyikapinya dengan tenang dan santai.

Menurutnya hal itu terlalu berlebihan. Karena, persoalan di Metzo tidak harus digeret ke organisasi. Bahkan ia mengaku tak sampai menjalani sebuah bisnis dengan cara tidak baik atau menghalalkan segala cara.

“Itu terlalu berlebihan. Saya disuruh mundur tidak ada kaitan, terlalu jauh. Saya harap bisa dibedakan (urusan usaha/bisnis dengan organisasi),” ujarnya sembari tersenyum.

“Saya memang pengusaha, tapi tidak sampai separah itu menjalankan bisnis dengan cara tidak baik. Apalagi menentang aturan hukum yang berlaku,” imbuh Wolini.

Berkaitan dengan semua itu, kembali ditegaskan perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi persoalan ini.

“Untuk itu, saya harap mari kita bijaklah dalam persoalan ini. Dan juga mari sama-sama kita hargai proses hukum yang telah berjalan,” demikian Ni Ketut Wolini.

Untuk diketahui, sebelumnya jajaran Polda NTB menangkap dua penari telanjang yang bekerja di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok, kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Sebagaimana diungkapkan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto bahwa ada dua penari telanjang yang ditangkap. Mereka berinisial YM (35) dan SM (23).

“Jadi dua pelaku ini tertangkap tangan melakukan tarian telanjang. Mereka adalah PS (Partner Song) yang melayani konsumennya dalam paket khusus berupa tarian striptis,” tuturnya.

Selain kedua penari telanjang ini, pihaknya juga menangkap seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari, yaitu DA (43) pria yang kerap dipanggil “Papi”.

Untuk menikmati tarian stirptis ini, konsumen lebih dulu harus mengirimkan uang Rp 2,5 juta melalui transfer rekening Bank BCA milik DA.

Setelah uang diterima, konsumen sudah mendapatkan kamar khusus dengan fasilitas dan pelayanan berkelas.

“Jadi dari paket khusus ini, kedua pelaku (YM dan SM), harus melayani selama tiga jam. Untuk paket plus-nya, ada biaya tambahan Rp 3 juta per ‘partner song’,” tutup Kabid Humas Polda NTB. (red)