Beranda PERISTIWA Ombudsman Ungkap Manipulasi Data Pengiriman Sapi Sumbawa-Lombok

Ombudsman Ungkap Manipulasi Data Pengiriman Sapi Sumbawa-Lombok

BERBAGI
Kepala Perwakilan Ombusdman NTB, Adhar Hakim

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam menata pengembangbiakan ternak sapi potong di Pulau Sumbawa dan melindungi Pulau Lombok dari penyebaran sejumlah penyakit strategis bagi ternak sapi potong terancam terganggu.

Pasalnya aksi manipulasi dan praktek maladministrasi dalam pengiriman sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok terus terjadi.

“Dari hasil investigasi selama periode Maret hingga Mei 2019 di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur, Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan dugaan praktek maladministrasi dalam pengiriman sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Senin (6/5) di Mataram.

“Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan beberapa fakta di lapangan mengenai adanya manipulasi terkait data sapi potong yang akan dikirim dari Kabupaten Sumbawa ke Lombok Timur. Ombudsman juga menemukan fakta, sapi-sapi anakan berbobot dibawah 200 kilogram dan sapi potong justru tidak dipotong tapi di jual di jalanan dengan memanipulasi proses pengiriman resmi,” tambahnya lagi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB lanjutnya, menetapkan berat badan ternak sapi potong yang boleh dikirim keluar antar pulau harus mencapai bobot minimal 300 kilogram.

Namun untuk memperlancar lalulintas pengiriman bobot berat sapi potong ini berdasarkan hasil kesepakatan para pengusaha ternak sapi dengan Gubernur NTB pada Maret 2019, bobot sapi potong yang boleh keluar dari Pulau Sumbawa minimal 250 kilogram.

Berita Terkait:  Nyaris Beredar di Sumbawa, Sabu Seberat 2 Kg Diamankan

Meski demikian berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB diduga kuat telah terjadi manipulasi data bobot sapi potong yang dikirm keluar dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok.

Aksi manipulasi data sapi potong sudah dimulai sejak saat di area Holding Ground di Bangkong, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, yang notabene dibawah Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

“Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan fakta bahwa di Holding Ground di Bangkong banyak terdapat anakan sapi yang bobotnya dibawah 200 kilogram,” tutur Adhar.

Anakan sapi dengan bobot dibawah 200 kilogram dengan ciri fisik berat badan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 inilah yang kemudian dikirim masuk ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Sapi anakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sapi potong yang akan dikirim.

“Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar tidak dapat berbuat apa-apa karena tupoksi atau kewenangan dari Stasiun Karantina Pertanian hanya untuk mengecek kesehatan hewan yang masuk ke dalam Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa berat badan dan atau ciri fisik hewan,” tutur Adhar.

Kondisi ini menjadi sangat memungkinkan karena evaluasi dan pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa terlihat lemah. Anakan sapi inilah yang kemudian keluar dari Pulau Sumbawa dan dikirim ke Pulau Lombok melalui jalur laut dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Khayangan, Lombok Timur.

Berita Terkait:  Seorang Lansia Tenggelam di Bendungan

“Catatan yang diperoleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, pengiriman sapi potong dari Pelabuhan Badas ke Pelabuhan Khayangan setiap hari sekitar 15 truk. Dalam satu minggu biasanya pengiriman lima hari, yakni Senin hingga Jumat. Setiap truk diisi 15 ekor sapi,” ungkap Adhar.

“Dalam 15 ekor sapi inilah akan disisipi sekitar lima anakan sapi. Dan dari 15 ekor sapi tidak semua akan dipotong, tapi justru akan diperjual belikan. Padahal ijin pengangkutan dari Kabupaten Sumbawa ke Lombok Timur menggunakan ijin angkut ternak potong,” imbuhnya.

Sebagai salah satu contoh, dari satu truk yang memiliki ijin hewan potong dari Kabupaten Sumbawa yang mengangkut 15 sapi menuju Rumah Potong Hewan (RPH) di Lombok Timur disisipi lima sapi anakan yang bobotnya dibawah 200 kilogram.

Hewan potong dengan kategori anakan tersebut kemudian dibawa langsung oleh pembeli atau pemilik yang telah menunggu di dalam RPH untuk kemudian diternakan. Manipulasinya lainya, tujuh ekor sapi yang masuk katagori hewan potong bukannya di potong di RPH tersebut tetapi langsung diperjual belikan.

Dari satu truk itu baru diketahui dari total 15 ekor sapi yang diangkut  hanya tiga ekor yang dipotong. Praktek jual beli ternak potong dengan kedok dan manipulasi prosedur ijin potong hewan eperti ini sering terjadi.

Berita Terkait:  Debit Air Dua Bendungan Besar di Sumbawa Dibawah Batas Minimal

Menurut dia, bahwa kegiatan seperti ini selain dapat mengancam upaya pengembangan Pulau Sumbawa sebagai pusat pengembangan sapi potong juga mengancam kesehatan hewan-hewan ternak yang ada di Pulau Lombok.

Seperti diketahui pada tahun 2017 Pulau Lombok telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian RI sebagai wilayah yang bebas dari penyakit strategis seperti Antrax, Rabies, dan Broselosis.

Dengan tidak terkontrolnya hewan yang masuk ke Pulau Lombok maka dikhawatirkan penyebaran penyakit terhadap hewan ternak juga tidak dapat dikontrol. Selain itu, dengan diperjualbelikannya hewan ternak yang masih dalam kategori anakan, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi jumlah populasi hewan ternak yang ada di Pulau Sumbawa, dan lambat laun dikemudian hari akan menjadi masalah besar.

“Tindakan tegas harus segera diambil apalagi mengingat sebentar lagi akan memasuki Idul Fitri dan Idul Adha dimana warga memerlukan dagingsapi dalam jumlah banyak,” kata Adhar.

Dengan adanya temuan tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap alur distribusi hewan ternak khsusunya hewan ternak dengan ijin potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok.

Selain itu Ombudsman akan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan institusi-institusi terkait guna mencari solusi dari permasalahan yang ada. (NM1)