Beranda PERISTIWA Masih Bermasalah, Dua Desa Belum Cairkan DD

Masih Bermasalah, Dua Desa Belum Cairkan DD

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Hingga awal Juli 2019 ini, tersisa dua desa di Kabupaten Sumbawa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama.

Pencairan DD kedua desa masih ditunda, karena harus menyelesaikan permasalahan terkait APBDes tahun sebelumnya.

Desa dimaksud yakni Desa Lape Kecamatan Lape dan Desa Jorok Kecatan Utan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ulumuddin, S.E membenarkan hal tersebut.

Kedua desa belum dicabut rekomendasi penundaan, karena belum menyelesaikan temuan dari Inspektorat.

“Tinggal desa yang bermasalah saja yang belum. Yakni Jorok dan Lape. Sampai saat ini dua desa ini belum dicabut rekomendasi penundaan. Karena belum menyelesaikan kewajibannya atas temuan Inspektorat terhadap APBdes 2018. Ada yang diminta dikembalikan dan ada kegiatan yang harus mereka selesaikan,” ujarnya, Selasa (2/7).

Berita Terkait:  Bangkitkan Pariwisata KLU, BPPD dan Forum Pokdarwis Diharapkan Mampu Bersinergi

Menurutnya, pencairan DD tahap pertama sudah melewati waktu yang ditentukan. Karena batas pencairan paling lambat minggu ketiga Juni.

Meskipun demikian, pencairan DD kedua desa belum bisa dilakukan karena adanya temuan dari Inspektorat.

Sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu temuan yang ada. Pihaknya juga tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi desa dalam menuntaskan temuan.

Kemudian juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mengetahui progres penyelesaian dari desa.

“Karena hasil audit kemarin, kewajiban untuk bukti penyelesaiannya disampaikan ke  Inspektorat oleh desa yang bermasalah itu. Tentu karena tidak disampaikan laporannya ke kami, maka kami nanti yang berkoordinasi dengan Inspektorat sejauh mana tindaklanjutnya,” jelasnya.

Berita Terkait:  Puluhan Ternak di Sumbawa Hendak Dikirim Secara Ilegal

Tentunya, lanjutnya, Inspektorat tetap memberikan batas waktu kepada desa untuk menyelesaikan temuan.

Sesuai dengan ketentuan hasil audit, desa berkewajiban menyelesaikan temuan paling lambat dua bulan setelah terbitnya LHP.

Jika itu tidak dilakukan, maka barulah akan dilakukan langkah selanjutnya.

“Tapi yang jelas langkahnya, mungkin sama dengan desa-desa yang tahun kemarin. Bisa saja diberhentikan sementara apabila mereka tidak kooperatif melaksanakan kewajiban sesuai dengan hasil audit Inspektorat,” tukasnya.

Terpisah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M mengakui,  bahwa sudah ada itikad baik dari kedua kades setempat untuk melakukan pengembalian ataupun menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Saat ini prosesnya masih dilakukan.

Berita Terkait:  Danrem 162/WB dan Kapolda NTB Berkunjung ke Dompu

“Ada itikad baik untuk menyelesaikan apa kekurangan dan mengembalikan uang ke kas desa. Saat ini masih sedang dalam proses,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar kedua desa menyelesaikan persoalan terkait APBDes tahun sebelumnya hingga Juli ini.

Jika nantinya tidak diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Tentu ada mekanisme atau prosedur sesuai ketentuan,” pungkasnya. (NM3)