Beranda PERISTIWA Hingga Juli 2019, BKPP Terima 20 Kasus Cerai dan Poligami ASN

Hingga Juli 2019, BKPP Terima 20 Kasus Cerai dan Poligami ASN

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Sebanyak 20 kasus perceraian dan poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa hingga Juli 2019.

Dari jumlah tersebut, enam diantaranya saat ini dalam proses pemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat, lima kasus masih dalam pembinaan unit kerja dan satu pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Kemudian ada juga kasus yang sudah memiliki hasil, yaitu dua selesai secara secara kedianasan atau kekeluargan (rujuk kembali), satu pemberian izin poligami, empat pemberian izin cerai dan satu penolakan izin cerai.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin SH kepada wartawan menjelaskan, dalam kasus perceraian dan poligami ASN ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama memasukan usulan ke BKPP ataupun Bupati.

Berita Terkait:  PK Golkar Sumbawa Peduli Korban Kebakaran Batu Alang

Selanjutnya tuntutan akan dibaca dan dikembalikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ASN yang bersangkutan. Dalam proses ini, pembinaan kepada ASN dan pasangan lebih dahulu dikedepankan.

“Setelah dibina oleh OPD ada berita acara pembinaan oleh OPD kami terima kembali, kalau dia tetap menuntut untuk bercerai maka akan dipanggil untuk di BAP ulang kembali oleh BKD. Kalau memang mereka keras mau bercerai baru kita serahkan ke Inspektorat untuk diriksus selaku leading sektor yang langsung memeriksa kepada pihak keluarga dan saksi lainnya,” ujarnya, Rabu (10/7).

Berita Terkait:  Pemkab Lobar Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Diungkapkannya, ada beberapa alasan dalam kasus perceraian ASN ini. Diantaranya menyangkut perekonomian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Sementara untuk kasus poligami, ASN bersangkutan beralasan karena tidak adanya keturunan. Namun dalam usulannya diwajibkan dengan adanya surat persetujuan istri pertama, keterangan dokter dan minimal yang bersangkutan sudah menjalani rumah tangga selama 10 tahun

“Hasil Inspektorat itu nanti akan diberikan ke Bupati, menolak atau mengabulkan usulan tersebut dalam bentuk LHP. Setelah itu baru kami buat SK di sini, atas dasar SK itulah mereka kalau disetujui dibawa ke pengadilan, tidak boleh PNS itu bercerai tanpa adnya izin dari Bupati,” tukasnya

Berita Terkait:  Gempa M=7,4 Guncang Maluku Tenggara Barat

“Kalau sudah masuk riksus di Inspektorat ini sudah tidak ada jalan lain yang diambil melalui kekeluargaan atau kedinasan. Sudah dingatkan betul-betul mereka, harus tau penyebabnya apa, karena yang kita khawtirkan keadaan anaknya. Ada yang baru 3 tahun, 4 tahun dan ada yang dewasa. Dampak lainnya dari penceraian ini itu yang dikhawatirkan,” tambahnya. (NM3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here