Beranda PERISTIWA Balai PSDAH Sumbawa Fokus Benahi Jaringan dan Pengerukan Sedimen

Balai PSDAH Sumbawa Fokus Benahi Jaringan dan Pengerukan Sedimen

BERBAGI
Kepala Balai PSDAH Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, Med Manjarungi ST., MT

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi (BPSDAH) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB fokus membenahi jaringan dan pengrukan sedimentasi tahun 2020 ini. Pembenahan ini terhadap belasan Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Pulau Sumbawa.

“Kita fokus benahi jaringan dan pengerukan sedimen. Sekarang prosesnya sedang berjalan,” kata Kepala BPSDAH Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, S.T., M.T. Jum’at (31/1).

Disebutkannya, ada 19 Daerah Irigasi (DI) di Pulau Sumbawa yang masuk dalam kewenangan pihaknya. Dari jumlah itu, 12 diantaranya berada di Sumbawa-KSB dan 7 berada di Bima-Dompu.

Berita Terkait:  Komisioner Bawaslu Dilarikan ke IGD

Terhadap DI tersebut, ada penanganan yang sifatnya pengerukan sedimen. Jika terjadi banjir dan diakibatkan tanah longsor segera dilakukan penaganan.

Seperti halnya dua DI di KSB yang sedang proses penanganan dan hampir rampung. Yakni perbaikan talang air DI Kalimantong II di Brang Rea dan pembuatan kantong lumpur DI Elang Desa di Jereweh.

“Ada dua yang sedang proses dan hampir rampung di KSB. Yakni perbaikan talang air DI Kalimantong II di Brang Rea, dan sedimentasi DI Elang Desa di Jereweh kantong lumpurnya kita buat,” ungkapnya.

Penanganan kedua DI ini lebih dulu dilakukan, karena kondisinya yang terparah. Lantaran terkena dampak banjir belum lama ini.

Berita Terkait:  Satpol PP Grebek Penjual Miras Oplosan di Kios Buah

Jika lama ditangani, dikhawatirkan air tidak bisa mengalir sampai ke hilir dan mengancam ratusan hektar lahan pertanian. Sekarang ini kondisinya air sudah mengalir. Selain itu, DI lainnya juga dilakukan penanganan secara bertahap.

Sekarang ini penanganan juga mulai dilaksanakan di DI PLara Lunyuk. Secara bertahap juga akan ditangani  DI Gapit Empang, DI Buer, di Marente serta DI lainnya yang berada di Bima dan Dompu.

“Sedang dalam proses pengerjaan, hanya bertahap. Tingkat urgensinya itu yang kita kejar. Jadi keseriusan kita di pelayanan publik ini terus dilakukan penaganan,” terangnya.

Memang diakuinya, terhadap 19 DI ini, hanya 14 yang ditangani untuk rehab oleh pihaknya. Sementara 5 DI lainnya penangananya melalui anggaran alokasi pusat seperti DAK dan IPDMIP.

Berita Terkait:  BPBD Segera Miliki Ruangan Pusdalops

“Artinya semua program itu terkait dengan alokasi anggaran pusat,” jelasnya.

Adapun untuk pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga, lanjutnya, masih dalam proses. Karena sistem di ULP NTB memberlakukan sistem SIKAP. Di mana perusahaan yang akan bekerja harus terinput atau terdata di server ULP atau LPSE. Barulah bisa melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Dengan sistem online ini tujuannya supaya terukur dan ada jejak rekam dari perusahan yang bekerja ini betul-betul layak,” pungkasnya. (red)