Beranda PENDIDIKAN Pemprov Diminta Perhatikan Nasib Pesantren di NTB

Pemprov Diminta Perhatikan Nasib Pesantren di NTB

BERBAGI
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Akhdiansyah atau kerap dipanggil Guru To'i.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Akhdiansyah – Anggota DPRD Provinsi NTB meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar memperhatikan nasib ribuan lembaga pendidikan pesantren di Nusa Tenggara Barat selama pandemi corona virus (COVID-19).

Terlebih pemerintah pusat telah berencanan akan memberlakukan konsep kehidupan ‘new normal’. “Pesantren termasuk yang merasakan dampak secara langsung dari wabah Covid-19. Tidak saja menyangkut aktivitas pembelajaran, tapi juga kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, saya minta perhatikan nasib pesantren selama Covid-19,” pinta pria yang kerap disapa Guru To’i itu, Rabu (27/5) di Mataram.

Karena itulah, Pemprov NTB diminta agar lebih memperhatikan nasib pesantren selama Covid-19. Sebab kehidupan pesantren, dengan ribuan santri dan pengajar serta masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren.

Berita Terkait:  Dikbud Sumbawa Distribusikan Soal USBN SD ke Kecamatan

Kondisi sarana dan prasarana pesantren berdasarkan kacamata Anggota Komisi V DPRD NTB itu, sebagian beşar juga belum memenuhi standar kesehatan.

Terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal, seperti pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis.

“Termasuk sarana MCK belum memenuhi standar protokol Covid-19, wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, Alat Perlindungan Diri (APD), alat rapid test, hand sanitizer, dan masker,” kata Guru To’i.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTB itu juga menambahkan, kebutuhan lain berupa penambahan ruangan untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing.

Berita Terkait:  48 Pelajar dan Guru Terdampak Kebakaran, Dikbud Sumbawa Segera Salurkan Bantuan Mendasar

“Kondisi ini harus segera diantisipasi dan dicarikan solusi terutama oleh pemerintah daerah. Apabila dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan nyata dari pemerintah, pesantren dengan segala potensinya akan menjadi problem beşar bagi bangsa,” tegas wakil rakyat di Udayana jebolan dapil VI Dompu-Bima itu.

Atas kondisi tersebut, ia meminta Pemprov NTB memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren.

Pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti ketentuan isolasi mandiri).

Berita Terkait:  ZJSU Tujuan Pendidikan Bisnis Beasiswa NTB di Tiongkok

Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar new normal disiapkan oleh Dinas dan Instansi terkait.

“Penyiapan SOP atau prosedur tetap (protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dalam bentuk buku saku dan sebagainya, tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal,” kata Guru To’i.

Lebih jauh, ia menambahkan, termasuk soal alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pesantren selama masa new normal. (red)