Beranda PENDIDIKAN Giliran Desa Kerekeh Teken MoU dengan IISBUD SAREA

Giliran Desa Kerekeh Teken MoU dengan IISBUD SAREA

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Setelah pihak Desa Penyaring, kini giliran Pemerintah Desa Kerekeh bekerjasama dengan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea (IISBUD SAREA) melalui KKN Tematik.

Dimana Pemdes Kerekeh dengan IISBUD SAREA melalui mahasiswa KKN Tematik, sepakat untuk membuat Pertanian Terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) itu, dilakukan tepatnya di Kantor Kepala Desa Kerekeh pada Kamis (9/7) lalu.

Menurut Dosen Fakultas Hukum IISBUD SAREA-Dr Ahmad Yamin, SH MH pertanian terintegrasi itu nantinya, yakni BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Berita Terkait:  Hari Ini, Semua Sekolah di KLU Mulai Diliburkan

Karena paradigma selama ini, kata Ahmad Yamin, desa hanya mengandalkan dana desa yang merupakan transfer pusat dan dana alokasi 10% dari APBD Kabupaten.

“Dan itu, ketika berada pada level desa masih dianggap kurang untuk penyelenggaraan kewenangan desa yang diberikan oleh UUD No 6 tahun 2014,” ujarnya.

Dikatakan mantan Rektor IISBUD SAREA itu, bahwa pertanian dan peternakan terintegrasi akan dimulai dengan ternak unggas kecil dan besar.

Kemudian dari situ, nantinya kotoran unggas bakal menjadi pupuk organik untuk tanam-tanaman pada lahan sawah.

“Sehingga produktifitas hasil terutama untuk pengembangan potensi Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Kerekeh bisa signifikan,” ucapnya.

Berita Terkait:  Inilah Daftar Nama Mahasiswa Dompu-Bima yang Bakal Bertolak ke Malaysia

Tak hanya itu, ia juga memaparkan setiap kebijakan yang ada di desa melalui bedah visi misi dari kepala desa itu nantinya akan di ikuti oleh regulasi-regulasi yang di buat oleh desa.

Baik melalui peraturan desa yang di buat oleh Kepala Desa dan BPD ataupun peratuan pelaksana yang dimuat dalam bentuk PERKADes dan SK Kepala Desa yang menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan yg ada di lapangan.

“Mengapa perlu regulasi desa? Karna selama ini desa sangat minim membuat regulasi. Sementara ketentuan peraturan perundang-undangan melalui UUD Nomor : 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang undangan di tingkat Pusat sampai ke Desa,” katanya.

Berita Terkait:  Lulusan UTS Harus Berani Berkompetisi di Eropa 

“Dengan demikian desa secara legal formal dapat lebih leluasa untuk memanage pemerintahan pada tingkat Desa yg mengacu pada peraturan perundang undangan tingkat atas,” imbuh Ahmad Yamin.

Mengingat potensi yang ada di Desa Kerekeh sangat besar mulai dari pertanian, peternakan termasuk kehutanan dan tidak menutup kemungkinan juga desa kerekeh bakal mengembangkan hutan desa dan pariwisata agro.

Dengan demikian, itu semua bakal dimasukan dalam RPJMDes dalam jangka waktu enam (6) tahun kedepan. (red)