Beranda PENDIDIKAN Dewan Minta Pemerintah Perhatikan Guru Honorer

Dewan Minta Pemerintah Perhatikan Guru Honorer

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — H Bukhori Muslim, Anggota Komisi V DPRD NTB nampaknya menaruh perhatian besar terhadap para guru di NTB, khususnya bagi guru honorer.

Dia mengaku prihatin dengan kondisi maupun nasib para guru honorer yang ada dilingkup nusa tenggara barat, terutama dari sisi penghasilan.

Sebab, ia masih mendapati ada tenaga pendidik yang statusnya honorer diberi upah dengan nominal terbilang jauh sangat minim.

“Saya prihatin dengan mereka. Ternyata, masih ada guru honorer yang diupah Rp 150 ribu perbulan. Itupun dibayar pertiga bulan,” tuturnya kepada NUSRAMEDIA, kemarin di Mataram.

Berita Terkait:  Terus Berbenah, SDN 3 Sumbawa Gelar Workshop Pembelajaran Berbasis ICT

Upah guru honorer yang masih di bawah standar, jelas Politisi Partai Nasdem itu dinilainya akan berpengaruh pada peserta didik.

Pasalnya, bagaimana seorang guru yang masih memikirkan kebutuhan hidupnya akan mampu membentuk karakter anak didik.

Apalagi bila mengacu pada keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pendidikan karakter menjadi hal utama dalam pola pendidikan Indonesia.

“Bagaimana mempersiapkan generasi berkarakter, kalau gurunya sebagai pendidik tidak memiliki karakter kuat,” tegasnya.

Untuk memiliki karakter kuat lanjut dia, selain soal kesejahteraan guru, hal yang perlu diperhatikan juga pembelajaran muatan lokal.

Berita Terkait:  RA Al-Muhajirrin Gelar Lomba Islami

Disini kata Bukhori, peran pemerintah daerah nelalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) harus mampu mendesain pendidikan yang terpola dengan baik.

Untuk mewujudkan hal itu masih kata Bukhori, Gubernur NTB diharapkan dapat menempatkan orang yang memahami dunia pendidikan sebagai motor penggerak Pendidikan di NTB.

“Tempatkan orang yang mumpuni di bidang pendidikan. Itu yang perlu dilakukan,” harapnya.

Mengingat saat ini jabatan di Dikbud dipimpin oleh seorang Plt, karenanya, ia meminta agar secepatnya jabatan tersebut diisi dengan kepala dinas defenitif.

Berita Terkait:  Hadiri Wisuda STAI NW Samawa ke–IX, Wabup : Jangan Lupa Kepada Orang Tua

“Karena kalau Plt itu kan dalam mengambil kebijakan ada batasannya. Kalau kepala dinasnya sudah definitif, maka banyak kebijakan yang bisa dilakukan,” demikian Bukhori Muslim. (red)