Beranda PEMERINTAHAN Wagub NTB Minta Desa Lebih Mandiri

Wagub NTB Minta Desa Lebih Mandiri

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK BARAT — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada seluruh perangkat desa dan pendamping desa yang hadir untuk tetap berpikir maju dan mandiri.

“Jangan sampai desa berpikir hanya bisa maju dengan bantuan suntikan dana, kita tidak akan mandiri, desa harus berpikir bisa maju dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya sendiri,” tegas Wakil Gubernur NTB, saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung Lombok Barat, selasa (29/1).

Berita Terkait:  Semangat Lawan Corona Diharapkan Tidak Kendor

Lebih lanjut Wagub Hj. Rohmi mengungkapkan bahwa banyak sekali contoh-contoh desa yang tertinggal bisa bangkit dan maju dengan berbekal kemampuan yang dimiliki sendiri dan kemampuan kepemimpinan kepala desanya.

“Ada desa yang tadinya minus, berubah menjadi desa yang sangat maju karena potensi kepala desanya yang sangat tinggi,” ungkap Hj. Rohmi.

Diakhir sambutannya, Hj. Rohmi tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh masyarakat NTB memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Berita Terkait:  Korban Gempa Sumbawa Dapat Bantuan Ribuan Terpal

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa dana desa pada tahun 2019 ini mendapat tambahan sebesar 26 milyar.

Dengan adanya tambahan dana desa ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes.

Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr. H. Azhari, SH.,MH memperingatkan perangkat desa agar berhati-hati membuat suatu kebijakan, ia mengharapkan desa dapat membuat kebijakan yang responsif.

Berita Terkait:  Bupati Hadiri Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018

Kemdati demikian, tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak tersandung hukum mengingat peraturan desa sudah masuk ke dalam sistem hukum nasional. (NM1)