Beranda PEMERINTAHAN Waduh, Ratusan Perawat Sukarela di Sumbawa Mogok Kerja!

Waduh, Ratusan Perawat Sukarela di Sumbawa Mogok Kerja!

BERBAGI
Koordinator Daerah GNPHI Kabupaten Sumbawa - Jhon Suhadi saat diwawancarai ol;eh wartawan terkait aksi demo, Senin 15 Oktober 2018 di Sumbawa.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Ratusan perawat honorer dan sukarela di Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI), menggelar aksi demo di kantor Bupati Sumbawa Senin (15/10). Mereka juga melakukan aksi mogok kerja mulai hari ini hingga waktu yang tidak ditentukan.

Ratusan perawat honorer dan sukarela di Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI), menggelar aksi demo di kantor Bupati Sumbawa Senin (15/10).

Dalam aksinya mereka menuntut agar Pemda Sumbawa menghilangkan nama perawat sukarela dengan memberikan pengakuan berupa SK Bupati. Menuntut Pemda Sumbawa segera menerbitkan Peraturan Bupati. Memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh perawat honorer. Menuntut Bupati Sumbawa segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat  terkait PPPK untuk perawat berusia di atas 35 tahun (tanpa tes).

Berita Terkait:  Keharmonisan di NTB Jadi Prioritas

Koordinator Daerah GNPHI Kabupaten Sumbawa – Jhon Suhadi kepada wartawan menegaskan, upaya dialog dengan Pemda Sumbawa terkait masalah sudah beberapa kali dilakukan. Namun tidak ada hasil yang memuaskan didapat. ‘’Bahkan Pak Bupati pernah bilang, temui saja saya. Itu sudah kita lakukan sambil kita menyerahkan contoh SK dari Kabupaten lain terkait SK tenaga honorer ini,’’ tukasnya.

Namun, lanjut Jhon, pada pertemuan Jumat lalu ternyata tidak ada koordinasi antara Bupati dengan Sekda Sumbawa. Padahal regulasi hukum terkait hal ini sudah diserahkan ke Bupati sejak lima bulan lalu. ‘’Kita sudah tiga kali dialog dengan Pemda, tapi hasilnya tetap hinil. Jawabannya mereka selalu mengacu sama PP 48 terkait tidak memungkinkan untuk pengangkatan tenaga honorer, mereka tidak melihat Kabupaten tetangga. Silahkan menunggu puskesmas BLUD bahasanya mereka (Pemda),’’ ujarnya.

Berita Terkait:  Hj Rohmi : Kondusifitas Meningkat, Kasus Konflik Sosial di NTB Turun Signifikan!

Terkait contoh SK tentang tenaga honor tersebut, Jhon menjelaskan, disitu daerah memiliki inisiatif sendiri untuk mengangkat tenaga honorer. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda KSB sejak 2016 lalu hingga saat ini. Dasar hukum yang digunakan dalam SK tersebut mengacu pada Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Artinya tidak menggunakan Undang-undang ASN. ‘’Itu sebagai dasar hukumnya. Contoh SK di KSB yang sudah berjalan dari tahun 2016, 2017 sampai 2018 itu ada, dan tidak pernah tersangkut hukum Bupatinya. Di KSB, honor perawat itu jelas di SK kan oleh Bupatinya,’’ pungkasnya.

Berita Terkait:  Fauzan Persilahkan BNN NTB Tes Urine ke OPD Lobar

Terhadap upaya yang belum terwujud tersebut, sekitar 593 tenaga perawat sukarela di 25 Puskesmas di Kabupaten Sumbawa melakukan aksi mogok kerja hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (NM3)