Beranda PEMERINTAHAN Wabup Hadiri Paripurna Soal Raperda Ripparda KLU

Wabup Hadiri Paripurna Soal Raperda Ripparda KLU

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK UTARA — DPRD Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Paripurna, Selasa (11/2) kemarin. Adapun agenda fokus kali ini, yaitu terkait Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Lombok Utara.

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD setempat, Mariadi dan dihadiri Anggota DPRD KLU serta turut pula hadir Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifudin.

Dikesempatan itu, Mariadi mengungkapkan bahwa kesekian kalinya tahun ini Negara Indonesia punya kegiatan besar “Mencatat Indonesia” yang dilaksanakan melalui Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).

Menurut Mariadi, pada Sensus Penduduk 2020 ada 2 (dua) pendekatan pengumpulan data yang ditempuh yakni, Sensus Penduduk Online (SP Online) dan Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara).

Dikatakan Wakil Ketua II DPRD KLU itu, Sensus Penduduk Online dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Mendukung hajatan negara tersebut, ia mengajak semua warga Kabupaten Lombok Utara untuk ikut berpartisipasi secara mandiri melalui Sensus Penduduk Online tersebut.

Kemudian Mariadi juga menjelaskan, agenda utama Rapat Paripurna Dewan Lombok Utara pada kesempatan itu adalah Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Berita Terkait:  Masih Tinggal di Tenda? Segera Lapor, BPBD NTB Siap Bantu Material Bangun Huntara!

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) punya arti penting bagi semua stakeholder untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lombok Utara secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Tujuan umum dari Ripparda itu tiada lain untuk memberikan arahan tentang kesiapan pengembangan kepariwisataan di daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata.

Sementara tujuan khususnya yaitu memberikan arahan tentang kegiatan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, PAD dan cinta tanah air.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin dalam penjelasannya bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparda), urgen bagi semua pihak lantaran menjadi sebuah syarat mutlak bagi pemda KLU untuk mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata Indonesia.

Konskuensi bagi pemerintah daerah jika raperda ini tidak selesai sampai dengan Maret 2020, sekitar 40 milyar lebih dana DAK dari pusat untuk pengembangan Pariwisata di KLU yang semestinya diperoleh pada 2021 tidak dapat diterima.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Serukan Jaga Kondusifitas Daerah

Disampaikannya, mempermudah dan memperlancar pembahasan pada rapat-rapat berikutnya ia menyampaikan penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Kabupaten. Menurut Sarifudin, wilayah Negara Republik Indonesia memiliki alam, flora, dan fauna, sebagai karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945.

Memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata.

Kepariwisataan, sebutnya, bagian integral yang penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan pada nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Disatu sisi, tambahnya, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan guna mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Berita Terkait:  MRSF Diharapkan Jadi Pelopor Zero Accident

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Nasional secara umum dan secara khusus di setiap wilayah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian Wabup Sarif.

Sebelumnya, pandangan fraksi-fraksi dewan dibacakan juru bicara setiap fraksi di antaranya Fraksi Gerindra Hakamah, Demokrat Kardi, Golkar Ikhwanudin, Persatuan Bintang Keadilan Rusdianto, PDIP L. Muh. Zaki, PKB Putrawadi dan Fraksi PAN Fajar Marta.

Masing-masing fraksi kemudian memberi persetujuan terhadap empat Raperda, terdiri dari Raperda Penyelenggara Kearsipan, Raperda Retribusi Tera Ulang, Raperda Pencabutan Perda KLU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan, dan Raperda Ripparda KLU.

Rapat Paripurna yang berlangsung lancar. Nampak hadir, Sekretaris Daerah KLU H. Suardi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda KLU Evi Winarni. Asisten II Setda KLU H Rusdi, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (red)