Beranda PEMERINTAHAN Tujuh Instansi Minta Pendampingan TP4D

Tujuh Instansi Minta Pendampingan TP4D

BERBAGI
Ketua Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting SH (Foto : Roby Teja - NM)

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Hingga awal April 2019, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa sudah menerima tujuh permohonan pendampingan dari Instansi di lingkup Pemkab Sumbawa.

Permintaan pendampingan tersebut berkaitan dengan pengerjaan proyek pembangunan yang akan di laksanakan.

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting SH mengakui, tujuh instansi tersebut enam diantaranya dari Kabupaten Sumbawa dan satu dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Seperti Dinas Pertanian yang meminta pendampingan terhadap semua pekerjaannya di tahun 2019.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pembangunan Pasar Seketeng. Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin terkait perluasan dan perpanjangan runway.

Berita Terkait:  Pengawasan SDKP Dimaksimalkan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk pembangunan gedung di rumah sakit baru, Dinas PUPR dan instansi vertikal Bea Cukai terkait pembangunan gedung.

Sedangkan instansi dari KSB yakni Dinas Kesehatan terkait pembangunan puskesmas baru.

“Di tahun 2019 sampai saat ini, yang telah mengajukan permohonan sebanyak 7 OPD atau instansi terkait,” ujarnya yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Sumbawa, pada Rabu (10/4).

Terkait permohonan tersebut, pihaknya sudah bersurat kembali ke masing-masing instansi. Hal ini agar nantinya instansi itu dapat mengekspose terlebih dahulu masing-masing pekerjaan yang akan diminta pendampingan.

Karena akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu di TP4D di Kejaksaan sebagai pertimbangan dilakukannya pendampingan.

Berita Terkait:  DLHK NTB Diminta Percepat Bangun Fasilitas Pengelola RDF

Setelah itu, nantinya juga akan dibahas bersama seluruh tim di sekretariat TP4D di Inspektorat.

“Akan ada aturan main baru terkait pelaksanaan TP4D tahun ini. Nanti semua permohonan yang masuk ke  kita, kita evaluasi di TP4D Kejari Sumbawa. Kita minta apa yang dimohon pendampingan untuk tiap kegiatan diekspos dulu. Setelah dari kita TP4D Kejari Sumbawa, selanjutnya akan kita sampaikan hasil mana saja yang kita dampingi kita bawa ke Sekretariat di Inspektorat. Jadi dari permohonan yang diterima, sudah saya serahkan surat pembalasan,” terangnya.

Berita Terkait:  Bahas Infrastruktur di Bima, Sejumlah Kepala OPD Dikumpulkan

Dijelasakannya, dalam pendampingan yang akan dilakukan, pihaknya juga melihat tingkat pengerjaan proyek yang akan dikerjakan.

Jika dari segi nilai kontrak dan tingkat kesulitan pengerjaan cukup rawan, maka pihaknya wajib melakukan pendampingan.

Tetapi jika dari segi pengerjaan mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus, maka bisa dilakukan tanpa pendampingan.

Tentunya pihaknya berharap, bisa melakukan pendampingan sejak awal sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Kita minta dari awal. Karena ketika kita masuk pada yang tidak mengikuti dari awal, tentunya menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Itu yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (NM3)