Beranda PEMERINTAHAN Surat Keterangan Bebas COVID-19 Diharapkan Merakyat

Surat Keterangan Bebas COVID-19 Diharapkan Merakyat

BERBAGI
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Gahtan Hanu Cakita

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Gahtan Hanu Cakita mengharapkan surat keterangan bebas virus corona (Covid-19) di Provinsi NTB benar-benar merakyat. Baik dari segi biaya maupun kebijakan pemberlakuan surat tersebut.

Dikatakan Aan Gaitan akrabnya disapa, surat keterangan bebas covid seharusnya dikaji dalam penggunaannya. Yakni diperuntukan hanya di Bandara atau Pelabuhan dengan kategori khusus.

“Surat keterangan bebas covid harusnya berlaku di bandara saja atau di pelabuhan dengan kategori khusus, misalnya penumpang yang menyebrang dengan mobil pribadi keluaran diatas tahun 2010,” ujar Politisi Muda Golkar ini kepada NUSRAMEDIA, Sabtu (30/5).

Berita Terkait:  Tingkatkan Target Pendapatan, Pemprov NTB Bakal Lakukan Evaluasi

Sementara bagi penumpang yang hendak menyebrang dengan kendaraan roda dua cukup menggunakan keterangan sehat saja.

“Penumpang yang menyebrang dengan motor harusnya cukup dengan keterangan sehat saja, bukan keterangan bebas covid.
Kalau pun memang harus tetap mengacu pada rapid test harusnya pihak RSUD di NTB ini menerima SKTM sebagai alternative pembiayaan bagi orang yang tidak mampu,” tambahnya.

Dijelaskannya, hal itu dimaksudkan mengingat biaya rapid test yang relatif tinggi. Sehingga dengan kebijakan diambil nantinya tidak akan memberatkan masyarakat NTB.

Berita Terkait:  NTB Bangun Kembali, Dr Zul Ajak Masyarakat NTB Tetap Kompak

Kemudian terkait Provinsi NTB yang memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa juga berhubungan erat soal kekeluargaan masyarakatnya.

Sehingga berdampak pada tingginya mobilitas antara kedua pulau tersebut. Dalam hal ini pun pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang tepat.

“Hal ini saya maksudkan mengingat biaya rapid yang relatif tinggi harusnya pemerintah tidak memberatkan posisi masyarakat NTB. Apalagi koordinasi dan hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau lombok dan sumbawa dalam satu provinsi sangat tinggi. Artinya banyak warga Lombok yang tinggal di sumbawa begitu juga sebaliknya. Belum tentu juga semua orang merantau ini adalah orang mampu dan misalnya ada keluarga mereka yang sakit atau meninggal terus di pelabuhan tano diminta surat keterangan bebas covid kan aneh. Sementara untuk makan besok aja kita belum tentu ada. Ini harusnya dapat memudahkan koordinasi antar Kabupaten,” tegasnya.

Berita Terkait:  Tiga Proyek Pasar di Sumbawa Segera Tuntas

“Sebaiknya itu surat keterangan bebas covid hanya diberlakukan di Pelabuhan Lembar dan Sape saja. Jangan di Tano teruntuk bagi warga yang memikili KTP NTB. Petugas poli yang menangani rapid di RSUD juga harus standby 24 Jam,” tandas Aan. (red)