Beranda PEMERINTAHAN Sumbawa Usul Rp 1,4 Triliun DAK untuk 2020

Sumbawa Usul Rp 1,4 Triliun DAK untuk 2020

BERBAGI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si.

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemkab Sumbawa telah melengkapi seluruh persyaratan untuk meminta bantuan anggaran ke Pemerintah Pusat.  Usulan yang disampaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 ini, senilai Rp 1,4 Trilliun.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si mengungkapkan, usulan DAK di tahun 2019 telah ditutup sejak 15 Juni lalu dan Sumbawa telah menyampaikan semua usulannya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana DAK melalui aplikasi Krisna.

“Terakhirnya sekitar 1,4 triliun total semuanya dari 16 bidang DAK. Itu sudah disampaikan semua,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/6).

Berita Terkait:  Diskominfotik NTB Gagas PPID Goes To OPD

Selain itu, dokumen langsung terkait usulan DAK yang ditandatangi langsung oleh Bupati juga sudah diupload.

“Sehingga demikian tuntaslah masa persyaratan usulan Kabupaten Sumbawa ke Provinsi maupun ke pusat kaitan dengan dana DAK 2020 sesuai dengan aplikasi DAK, itu yang kami sampaikan,” tambahnya.

Setelah penguploadtan usulan dilakukan, maka akan ada pemanggilan terhadap masing-masing OPD teknis terkait oleh Kementerian sesuai pengusulan DAK. Disinilah OPD bersangkutan akan menyampaikan data pendukung untuk mendapatkan DAK dimaksud.

Berita Terkait:  Jawaban Gubernur Soal Pertanyaan Fraksi PDI-P

Diungkapkannya, Pemkab Sumbawa sekarang ini juga menunggu verifikasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Diperkirakan DAK yang disetujui akan diputuskan di Oktober 2019 mendatang.

“Harapannya OPD saat ini dapat mempersiapkan diri semuanya untuk melengkapi persyaratan teknis yang sudah disampaikan keterangannya lewat aplikasi itu. Kesiapan data ini ada atau tidak, kalau ada dicentang. Nah nanti semua data yang sudah di up load dinyatakan ada itu maka akan dibawa saat rapat tehnik. Dengan demikian terjadi lah proses di sana, dialog diskusi antara dinas teknis penyelenggara DAK dengan kementerian masing-masing,” tukasnya. (NM3)

Berita Terkait:  Saran Pendapat Bapemperda Terhadap Tiga Raperda Prakarsa Gubernur NTB