Beranda PEMERINTAHAN Sumbawa Belum Terima Surat Resmi Penghapusan Tenaga Honorer

Sumbawa Belum Terima Surat Resmi Penghapusan Tenaga Honorer

BERBAGI
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin SH. (Foto : Roby Teja)

“Dikhawatirkan Proses Pelaksanaan Pemerintahan Tidak Stabil”

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI telah sepakat menghapus tenaga honorer secara bertahap. Ke depan tidak ada lagi pegawai tetap, Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga hononer dan lainnya. Yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin SH mengakui sudah mendengar informasi tersebut. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian karena belum menerima surat resmi atas penghapusan tenaga honorer.

Berita Terkait:  Pemda KLU Hibahkan Tanah untuk Bangun Kodim

“Menunggu, belum ada surat. Kalau informasinya sudah kita dapatkan. Tetapi surat resminya belum ada,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (27/1).

Diterangkannya, untuk jumlah tenaga honorer secara keseluruhan di lingkup Pemkab Sumbawa belum diketahui. Namun hampir dipastikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada memiliki tenaga honorer.

Dengan adanya kebijakan pusat ini, jelasnya, proses pelaksanaan pemerintahan dikhawatirkan akan menjadi tidak stabil. Karena keberadaan tenaga honorer dirasa sangat membantu. Sehingga jika Pemda diharuskan menghapusnya, maka pihaknya akan berupaya lebih menggenjot perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berita Terkait:  Dana Bantuan Gempa di Sumbawa Terhambat, Ternyata Ini Masalahnya…!

“Sampai sekarang kita belum mengeluarkan honorer tersebut. Memang sudah ada keputusan kemarin di pusat kita dengar. Tetapi di Smbawa belum kita laksankan. Masih kita tunggu dulu surat resmi. Sekarang surat resmi itu belum ada kita terima,” tukasnya. (red)