Beranda PEMERINTAHAN Soal TKI Ilegal di NTB, BNP2TKI : Persoalan TKI Ilegal adalah Masalah...

Soal TKI Ilegal di NTB, BNP2TKI : Persoalan TKI Ilegal adalah Masalah Klasik

BERBAGI

BNP2TKI Belum Mampu Atasi Persoalan TKI Ilegal

NUSRAMEDIA.COM, JAKARTA – Guna membahas sekaligus mencari solusi masih maraknya TKI Ilegal khususnya di NTB. Forum Wartawan DPRD NTB bersama Pimpinan DPRD NTB beserta BP3TKI Mataram bertolak ke Jakarta menyambangi BNP2TKI, Jum’at 12 Oktober 2018.

Suasana sharring antara rombongan NTB bersama pihak BNP2TKI di Jakarta pada Jum’at 12 Oktober 2018

Kedatangan rombongan yang di Ketuai langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H MNS Kasdiono disambut langsung oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono serta jajarannya.

Dalam diskusi singkat yang dilangsungkan pada ruang rapat BNP2TKI setempat, nampaknya strategi menuntaskan persoalan TKI Ilegal masih menjadi PR besar baik pemerintah daerah maupun pusat.

Hal itu dikarenakan sebagaimana diungkapkan Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, lantaran persoalan TKI adalah masalah klasik dan kerap terjadi. Dimana mereka hanya mampu mendorong semua pihak untuk bersinergi melakukan pengawasan tingkat gressroot.

Belum adanya solusi tersebut tentunya akan menambah kekuatan bagi para oknum tekong tidak bertanggungjawab untuk melancarkan pemburuannya dengan mengirim masyarakat yang bisa dibujuk dan diimingi gaji tinggi tanpa memperdulikan tingkat keselamatan mereka.

Jika melihat dari antusias masyarat menjadi TKI banyak menuju negara timur tengah. Ia menyebutkan secara umum di tahun 2011 TKI yang berangkat mencapai 586 ribu, ditahun 2012 berkurang menjadi  494 ribu dan di tahun 2015 mulai dibatasi menjadi 275 ribu tahun 2017 261 ribu dan tahun ini 200 ribu sampai Oktober. “Untuk di NTB ada 17 ribuan tahun 2018, ada yang diproses di luar NTB,” kata Hendro.

Berita Terkait:  Bupati Terbitkan SE Penyelenggaraan Keagamaan di Lombok Utara

Saat ini TKI yang ilegal lanjutnya, bukan semata-mata tidak mengerti tetapi memang niat mereka ingin bekerja mencari nafkah ekonomi. Namun demikian perlu didorong tingkat penyadaran agar mereka berjalan sesui dengan prosuderal alias legal.

Ia mencotohkan beberapa TKI yang ada di Arab Saudi saat ingin pulang yang tidak memilik dokumen lengkap sengaja memperlihatkan diri dihadapan aparat penegak hukum setempat agar ditangkap dan dipulangkan gratis.

Diakuinya pemerintah memang banyak kekurangan melalui jalur tikus itu tidak lebih murah sehingga bisnis mavia jalur ilegal terus berjalan tentu itu sangat membahayakan upaya yang dilakukan pemerintah.

Terhadap hal itu, pihaknya menyarankan agar daerah lebih mengoptimalkan Lembaga Terpadu Satu Pintu. Di Indoneisa  LTSA sebanyak 21 kehadiran LTSA diyakininya sangat membantu. Namun ada beberapa LTSA yang menurutnya belum optimal.

Dalam persoalan ini, mereka mengaku tidak berdiam diri, tapi terus berupaya agar LTSA bisa berjalan optimal. Kekurangan LTSA juga diakuinya sebagainnya tidak bisa mencetak paspor. Sebetulnya kondisi ini pernah dimintainya bahwa di LTSA para calon TKI bisa mencetak Paspor mereka namun tidak dikasih izin oleh Menteri Keuangan.

Berita Terkait:  Lantik 12 Pejabat Fungsional, Sekda NTB : Orang Lain yang Menilai Kita, Apakah Kita Pantas Diberikan Apresiasi

“Penyusuanan  Peraturan peraturan sedang dikondisikan, semoga selesai dalam waktu dekat,” demikian Teguh Hendro Cahyono.

Rombongan dari NTB saat usai pertemuan dengan pihak BNP2TKI berfoto bersama di Depan Kantor BNP2TKI Jakarta, Jum’at 12 Okotober 2018

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi menyampaikan bahwa kunjungannya kali ini dalam rangka mencari solusi atas maraknya TKI ilegal di NTB. Dalam hal ini kehadirnnya tentu membutuhkan ada solusi baru dari BNP2TKI tersebut. “Kami berharap ada satu bekal yang bisa kami bawa pulang,” kata Hadi menyampaikan maksud kedatangan mereka dalam sambutannya.

Sementara itu wakil ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono menyampaikan jumlah TKI asal NTB ke luar negeri mencapai 10 persen, Lombok Timur satu kabupaten terbesar angka TKI yang bekerja di Luar Negeri se Indoneia.

Di NTB masalah TKI sangat banyak khususnya yang ilegal namun dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan. Calo atau tekong kata Haji Kas sebagai tokoh dihadpan masyarat. Kasdiono berharap agar pemeintah bisa memperkerjakan pengankat kerja keliling yang fungsional mereka nantinya akan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisi kepada masyarat dimana saja ada peluang kerja termasuk informasi luar negeri.

Berita Terkait:  Wabup KLU Hadiri Rakornas Ivnestasi di Tangerang Banten

Posisi LTSP di NTB bahkan pertama didirikan dari daerah seindonesia di tahun 2015 namun masalah yang dihadapi yaitu bagian imigrasi seringkali jumlag rekomendasi paspor bagi TKI yang dikeluarkan oleh Imigrasi terdapat perbedaan angka ribuan.

Artinya banyak paspor yang dicetak imigrasi atas nama melancong padahal ketika mereka didportasi baru diketahui bahwa mereka menjadi TKI yang ilegal. Kasdiono meminta agar Imigrasi bekerja dengan hati bahkan kalau bisa Imigrasi membuat satu kode khusus untuk paspor TKI. Kalau ada kode itu diyakini masalah TKI akan tuntas.

Sekedar informasi, dalam pertemuan ini tampak hadir Direktur Pengawasan dan Pengamanan BNP2TKI, Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, Direktur Pemberdayaan BNP2TKI dan Direktur lainnya.

Di NTB saja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) tahun ini hingga 31 September lalu menerima sebanyak 679 TKI yang dideportasi dari luar negeri karena bermasalah dari data itu sebanyak 41 meninggal dunia mereka yang dideportasi banyak dari Arab Saudi dan Malaysia. (NM1)