Beranda PEMERINTAHAN SLRT Efektifkan Program Penanggulangan Kemiskinan dari Desa

SLRT Efektifkan Program Penanggulangan Kemiskinan dari Desa

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Tak sedikit program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diluncurkan pemerintah ke masyarakat, khususnya desa.

Antara lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), JKN/KIS dan BPJS. Ada juga bantuan beras untuk keluarga prasejahtera (Rastra), beras miskin (Raskin), beasiswa pendidikan untuk siswa miskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga pada bantuan modal usaha untuk UMKN, KUR, KUBE, Alokasi Dana Desa dan dana Desa serta program jaminan sosial dan pemberdayaan lainnya.

“Program-program tersebut, harus dapat dipantau progress dan efektivitas pelaksanaannya, melalui suatu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT),” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kabid Sosbud, L.Hasbul Wadi pada pembukaan rapat evaluasi SLRT di Mataram belum lama ini.

SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang berbagai kebutuhan masyarakat miskin.

Juga untuk memantau keluhan dan progres penanganannya, sehingga program-program tersebut efektive dalam menurunkan angka kemiskinan.

Berita Terkait:  KKP–RI Apresiasi DKP Sumbawa

Ardi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini terus mendorong Kabupaten/kota se-NTB untuk menerapkan SLRT. Diantaranya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sistem atau aplikasi itu kata Ardi, mampu membantu mengintergritasikan data masyarakat miskin sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dengan program jaminan sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Serta penerima bantuan Beras Miskin (Raskin).

Kepala Bidang Pembangunan Sosial Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi menambahkan bahwa penerapan SLRT di NTB memang belum merata di seluruh Kabupaten/Kota.

Disebabkan sejumlah keterbatasan yang masih menjadi kendala. Antara lain SDM dan keterbatasan fiskal di masing-masing daerah, menyebabkan APBD-nya lebih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

Sehingga subsidi dan intervensi pendanaan dari Pemerintah pusat maupun Provinsi masih sangat dibutuhkan.

Berita Terkait:  BMKG Catat Pulau Panjang Terbanyak Rasakan Gempa

Karenanya, sejak akhir tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan dukungan dana hibah sebesar 2.950 Milyar.

Serta telah membentuk sekretariat SLRT dan tim fasilitator di setiap desa desa guna mempermudah verifikasi data kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan misi NTB Sejahtera dan Mandiri melalui program pengentasan kemiskinan dari Desa.

Didalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan sejumlah program berbasis pemberdayaan ekonomi pedesaan, melalui perangkat daerah terkait sebagai pembina atau fasilitator.

Diantaranya adalah program unggulan pengembangan usaha ekonomi produktif desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mandiri.

Difasilitasi dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa dan catatan sipil Provinsi NTB.

Melalui Badan Usaha Desa itu, berbagai potensi ekonomi produktif desa, diharapkan dapat digarap secara maksimal.

Sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dalam menopang kesejahtraan masyarakat.

Berita Terkait:  TGB Instruksikan Sarana Umum Segera Diperbaiki

Misalnya Bumdes Pringgasela yang kini menangani pemasaran dan prouksi usaha kerajinan tenun rakyat yang banyak diminati para tamu, baik domistik maupun mancanegara.

Demikian juga disektor pariwisata, NTB yang telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional, dan telah dikenal sebagai the best halal tourism dunia.

Selain mengoptimalkan pengelolaan 10 destinasi dan obyek- obyek yang sudah cukup dikenal selama ini, seperti pantai kuta di KEK Mandalika, Suranadi -Narmada, kawasan tiga gili, senggigi, pulau moyo di Sumbawa dan obyek-obyek lainnya.

“Kini dan kedepan Pemda NTB dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya, juga terus melebarkan sayap, dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata pada 99 Desa wisata di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB,” tuturnya.

‘Dengan mengefektifkan pelaksanaan berbagai program unggulan berbasis pedesaan tersebut, diharapkan secara bertahap upaya pemerintah provinsi NTB untuk mengikis kemiskinan dari desa akan dapat diwujudkan” demikian ia menambahkan. (NM1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here